Soal Ani Yudhoyono Jadi Capres, Demokrat Diminta Hormati Putusan SBY
Reporter
Editor
Jumat, 25 Mei 2012 22:29 WIB
Tempo/Tony Hartawan
TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nashidik menegaskan setiap kader Demokrat harus menghormati keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bagi keluarganya.
Rachland mengatakan pernyataan kader-kader Demokrat mengenai pencalonan Ani Yudhoyono sebagai Presiden RI 2014-2019 perlu dipahami sebagai pernyataan pengakuan terhadap figur penting pendiri partai. "Ketimbang pernyataan ketetapan politik partai," kata Rachland dalam keterangan pers yang diterima Tempo, Jumat 25 Mei 2012.
Untuk itu, Rachland menambahkan, setiap kader perlu berhati-hati untuk tidak menempatkan Presiden dan keluarganya dalam kekikukan politik. "Setiap kader perlu menghormati kebebasan presiden dan keluarganya untuk memiliki pertimbangan dan pilihan pribadi, bukan menggiring atau membatasinya, sekalipun itu dilakukan dengan niat baik," katanya.
Presiden SBY, kata Rachland, sudah tiga kali memberi pernyataan yang mengatakan apabila masa pengabdiannya pada negara berakhir, presiden dan keluarga memilih beristirahat. "Konsekuensinya Presien memutuskan tidak maju atau mengijinkan siapapun dari anggotanya menjadi calon presiden, sekalipun diminta dan diperjuangkan oleh partainya sendiri," ujarnya.
Menurut Rachland keputusan yang diambil Presiden menunjukkan dirinya memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan berdemokrasi, "Bukan saja kepada seluruh rakyat Indonesia namun juga kepada keluarganya sendiri."
Keputusan itu, lanjut Rachland, bukan hanya perlu dihormati setiap kader Demokrat tapi juga harus dipatuhi dan dilaksanakan. Presiden SBY telah berulang kali menyatakan Indonesia tidak kekurangan figur pemimpin yang cakap untuk menjadi Presiden selanjutnya.
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
22 Desember 2021
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024
Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.