TEMPO.CO, Cilegon - Bekas Wali Kota Cilegon Aat Syafaat datang memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan dermaga Pelabuhan Kubangsari, Cilegon, Banten, hari ini. "Penyakit jantungnya Pak Aat sedang kambuh, tapi Insya Allah tetap akan datang," kata kuasa hukum Aat, Maqdir Ismail, Jumat, 25 Mei 2012.
Selasa, 22 Mei 2012, Aat Syafaat menggelar istigasah (doa bersama) di Masjid Agung Nurul Ikhlas, Cilegon. Dalam kesempatan itu, Aat mengatakan siap memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Jumat, 25 Mei 2012. “Sebenarnya saya hari Jumat harus masuk rumah sakit untuk perawatan dan observasi jantung. Tapi saya sudah tunda karena akan diperiksa KPK, jadi ke rumah sakitnya nanti, Senin, 28 Mei 2012, saja,” kata Aat.
Aat mengatakan, jika ditahan seusai pemeriksaan KPK, ia mengaku pasrah. Namun begitu, dia menganggap hal itu sebagai hasil rekayasa yang dipaksakan. “Jika saya ditahan, berarti hasil rekayasa mereka berhasil. Saya akan pasrah jika itu terjadi,” katanya.
Untuk diketahui, kasus tersebut bermula saat Pemerintah Kota Cilegon menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Krakatau Steel terkait tukar guling lahan pembangunan pabrik Krakatau Posco dan dermaga Kota Cilegon. Pemkot Cilegon menyerahkan lahan di Kelurahan Kubangsari seluas 65 hektare ke PT Krakatau Steel untuk pembangunan Krakatau Posco. Sebagai pengganti, PT Krakatau Steel menyerahkan lahan seluas 45 hektare di Kelurahan Warnasari kepada Pemkot Cilegon untuk dibangun dermaga.
Sebelumnya, tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga pernah menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Cilegon dan rumah bekas Wali Kota Cilegon Tubagus Aat Syafa’at pada Selasa, 24 April 2012 lalu.
Tidak hanya itu, KPK juga telah memeriksa beberapa pejabat Kota Cilegon dan pengusaha yang melakukan pembangunan dermaga Pelabuhan Kubangsari. Dalam kasus itu, KPK menduga telah terjadi suap dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan negara mengalami kerugian Rp 11 miliar.
WASI’UL ULUM
Berita terkait
KPK Terima Konfirmasi Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Bakal Hadiri Pemeriksaan Hari Ini
4 jam lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor sudah 2 kali mangkir dalam pemeriksaan KPK sebelumnya dan tengah mengajukan praperadilan.
Baca SelengkapnyaKasus Suap Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba, KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru
8 jam lalu
KPK menangkap Abdul Gani Kasuba beserta 17 orang lainnya dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Malut dan Jakarta Selatan pada 18 Desember 2023.
Baca SelengkapnyaBabak Baru Konflik KPK
13 jam lalu
Dewan Pengawas KPK menduga Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron melanggar etik karena membantu mutasi kerabatnya di Kementerian Pertanian.
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Plh Kadishub Asep Koswara sebagai Saksi Kasus Suap Bandung Smart City
13 jam lalu
KPK telah menetapkan bekas Wali Kota Bandung Yana Mulyana dan bekas Sekda Bandung Ema Sumarna sebagai tersangka kasus suap proyek Bandung Smart City.
Baca SelengkapnyaMantan Pimpinan KPK Menilai Nurul Ghufron Layak Diberhentikan, Dianggap Insubordinasi Melawan Dewas KPK
13 jam lalu
Mantan pimpinan KPK Bambang Widjojanto menganggap Nurul Ghufron tak penuhi syarat lagi sebagai pimpinan KPK. Insubordinasi melawan Dewas KPK.
Baca SelengkapnyaPraperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor di PN Jaksel Ditunda, KPK Tak Hadiri Sidang
15 jam lalu
Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor mengajukan praperadilan ke PN Jakarta selatan. Dua kali mangkir dari pemeriksaan KPK.
Baca SelengkapnyaDua Kali Mangkir dari Pemeriksaan KPK, Gus Muhdlor Jalani Sidang Praperadilan di PN Jaksel Hari Ini
17 jam lalu
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menggelar sidang perdana praperadilan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali atau Gus Muhdlor, Senin, 6 Mei 2024.
Baca SelengkapnyaBupati Sidoarjo Gus Muhdlor Sudah Dua Kali Mangkir, KPK: Penyidik Bisa Menangkap Kapan Saja
22 jam lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan jemput paksa terhadap Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor tak perlu harus menunggu pemanggilan ketiga.
Baca SelengkapnyaNurul Ghufron Permasalahkan Masa Daluwarsa Kasusnya, Eks Penyidik KPK: Akal-akalan
2 hari lalu
Eks penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menilai Nurul Ghufron seharusnya berani hadir di sidang etik Dewas KPK jika merasa tak bersalah
Baca SelengkapnyaDugaan Ekspor Nikel Ilegal sebanyak 5,3 Juta Ton ke Cina, KPK: Masih Cari Alat Bukti
2 hari lalu
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengaku tidak mengetahui ihwal penyidik meminta Bea Cukai untuk paparan dugaan ekspor nikel ilegal ke Cina.
Baca Selengkapnya