TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Agung kembali menemukan aliran duit terkait kasus korupsi pajak mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Dhana Widyatmika. Kali ini Kejaksaan menemukan aliran duit senilai Rp 700 juta dari seorang pegawai negeri sipil Kota Batam yang masuk ke rekening Dhana.
"Dia pegawai Pemerintah Kota Batam," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Arnold Angkouw saat ditemui di kantornya, Jumat, 25 Mei 2012.
Arnold tak mau menyebutkan identitas pegawai negeri itu. Dia hanya menyatakan bahwa pengirim duit ke Dhana itu telah terjerat kasus korupsi dana bantuan sosial di Batam, dan sudah ditahan.
Menurut Arnold, Kejaksaan Agung tak perlu menyidik pegawai Pemkot Batam, sebab Kejaksaan Negeri Batam sudah menangani kasusnya. Arnold menambahkan, saat ini Kejaksaan masih mencari motif dan tujuan di balik aliran duit itu. "Dia (seorang PNS Batam pengirim duit) tak mengakui aliran duit, tapi ada buktinya. Dhana benarkan menerima duit dari dia," katanya.
Untuk berkas penyidikan Dhana, Arnold menjelaskan, tim penyidik sedang merampungkannya. Kejaksaan menargetkan berkas penyidikan Dhana rampung akhir bulan ini. "Aliran duit ini (duit dari seorang PNS Batam ke Dhana) juga masuk dalam pemberkasan Dhana," katanya.
Dalam kasus Dhana ini, Kejaksaan telah menetapkan empat tersangka baru. Mereka adalah Johnny Basuki, seorang pengusaha yang menjadi klien Dhana; Herly Isdiharsono; Firman; dan Salman Maghfiroh. Tiga tersangka terakhir adalah mantan kolega Dhana saat bekerja di kantor pajak. Kini semua tersangka sudah ditahan oleh Kejaksaan.
INDRA WIJAYA
Berita terkait
Direktorat Jenderal Pajak dan Australia Kerja Sama bidang Pertukaran Informasi Cryptocurrency
12 hari lalu
Kesepakatan kerja sama ini dirancang untuk meningkatkan deteksi aset yang mungkin memiliki kewajiban pajak di kedua negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Banggakan Rasio Pajak Orba, Begini Respons Direktorat Jenderal Pajak
42 hari lalu
Respons Direktorat Jenderal Pajak terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang membanggakan rasio pajak era Orba.
Baca SelengkapnyaDampak Menggunakan Materai Palsu, Bisa Mengurangi Pendapatan Pajak Negara
45 hari lalu
Penggunaan meterai palsu secara marak bisa mengganggu sistem pajak dan merugikan negara
Baca SelengkapnyaRafael Alun Tetap Dihukum 14 Tahun Penjara di Putusan Banding
52 hari lalu
Rafael Alun Trisambodo, bekas pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam putusan banding tetap menjatuhkan vonis 14 tahun penjara. Dengan denda Rp 500 juta.
Baca SelengkapnyaVonis Gayus Tambunan 13 Tahun Lalu, Dijuluki Mafia Pajak yang Judi dan Nonton Tenis saat Dipenjara
19 Januari 2024
Setelah genap 13 tahun mendekam di penjara, begini kilas balik kasus Gayus Tambunan
Baca SelengkapnyaDJP Kantongi Setoran Pajak Digital Rp 16,9 Triliun, Ini Rinciannya
5 Januari 2024
DJP Kemenkeu mencatat telah memungut pajak pertambahan nilai perdagangan melalui sistem elektronik alias pajak digital sebesar Rp 16,9 triliun pada akhir 2023.
Baca Selengkapnya2024 NIK Jadi NPWP, Ini Cara Memadankannya
29 November 2023
Setelah tanggal 31 Desember 2023, masyarakat menggunakan NIK untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Begini caranya jadi NPWP
Baca SelengkapnyaBegini Cara Mengecek NIK Sudah Terintegrasi dengan NPWP atau Belum
29 November 2023
Kemenkeu akan segera menerapkan kebijakan NIK jadi NPWP secara penuh pada pertengahan 2024. Berikut cara cek NIK yang sudah tertintegrasi dengan NPWP.
Baca SelengkapnyaBegini Cara Memadankan NIK-NPWP
8 November 2023
Memadankan NIK-NPWP dilakukan paling lambat Desember 2023. Begini caranya.
Baca SelengkapnyaDJP Pastikan Kerahasiaan Data Wajib Pajak pada Skema Prepopulated
27 Oktober 2023
DJP memastikan bahwa kerahasiaan data yang berkaitan dengan wajib pajak akan terjaga saat skema prepopulated diterapkan.
Baca Selengkapnya