Mirwan Amir Mengaku Mundur karena Sorotan Hukum

Reporter

Editor

Kamis, 24 Mei 2012 12:32 WIB

Demokrat Copot Mirwan Amir dan Mahyuddin

TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat Mirwan Amir mengatakan pencopotan dirinya sebagai Wakil Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat akibat banyaknya sorotan media atas tudingan dugaan korupsi yang melibatkannya. Mirwan mengaku dia sendiri yang meminta mundur.

"Saya memang meminta pada Ketua Umum untuk mengundurkan diri," ujar Mirwan di kompleks Parlemen Senayan sebelum rapat paripurna, Kamis, 24 Mei 2012.

Mirwan mengatakan surat pengunduran diri itu telah disampaikannya sejak empat bulan lalu. Pengunduran diri itu, kata Mirwan, atas permintaan keluarganya. Menurut dia, keluarganya merasa terganggu dengan sorotan publik terhadap kasus hukum yang menyeret namanya sebagai pimpinan Banggar dan dianggap turut terlibat.

Dalam kasus korupsi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah, empat pimpinan Banggar disebut oleh tersangka korupsi DPID Wa Ode Nurhayati terlibat dalam mengatur daerah penerima. Bekas anggota Banggar ini mengatakan Mirwan bersama pimpinan Banggar lainnya menghapus sejumlah daerah yang sebelumnya sudah ditetapkan sebagai penerima DPID.

Menurut Mirwan, keluarganya sangat khawatir dengan seringnya pemanggilan pemeriksaan terhadap pimpinan Banggar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ia juga mengaku merasa terganggu dengan pemberitaan media yang terus menyorot namanya. Meskipun tidak menjadi pimpinan, Mirwan kini masih tetap menjadi anggota Banggar. Di lain pihak, posisi pimpinan digantikan oleh Djoko Udjianto.

IRA GUSLINA SUFA

Berita terkait

Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

15 Oktober 2022

Ketua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah

Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.

Baca Selengkapnya

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

14 Agustus 2022

Hari ini 129 Tahun Silam, Hari Ketika Pelat Nomor Mulai Diperkenalkan

Melansir On the Road Trends, aturan pemasangan pelat nomor ini kemudian diikuti oleh beberapa negara, seperti Jerman pada 1896 dan Belanda pada 1898.

Baca Selengkapnya

Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

5 Juni 2022

Alasan di Balik Penggantian Warna Pelat Nomor Kendaraan

Pelat nomor kendaraan berwarna putih diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021..

Baca Selengkapnya

DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

11 September 2020

DPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021

Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.

Baca Selengkapnya

Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

4 Mei 2020

Badan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19

Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.

Baca Selengkapnya

DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

9 Oktober 2019

DPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai

PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.

Baca Selengkapnya

2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

11 September 2019

2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T

Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.

Baca Selengkapnya

Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

28 Juli 2019

Buntut Tilang Elektronik, Begini Polisi Bedakan Pelat Nomor Palsu

Terkait kasus tilang elektronik yang berbuntut panjang, Ditlantas Polda Metro, Komisaris Muhammad Nasir, menyebut plat nomor palsu bisa dibedakan.

Baca Selengkapnya

Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

11 Juli 2018

Rancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya

Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.

Baca Selengkapnya

3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

23 Oktober 2017

3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda

Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.

Baca Selengkapnya