TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Wahana Lingkungan Hidup Nasional Loenggena Ginting menilai, kerusuhan yang terjadi di Manggarai Nusa Tenggara Timur merupakan akumulasi kemarahan masyarakat sejak lama yang merasa ditindas oleh pemerintah dengan mengatasnamakan konservasi hutan. "Tadi pagi saya sudah mengirim surat kepada Kapolri dan Mendagri agar menghentikan kekerasan di Manggarai," kata Ginting. Sebab, keadaan di sana sudah dinilainya kacau. Sampai saat ini, dari investigasi lapangan yang dilakukan Walhi, sudah 5 orang meninggal dan 14 luka-luka berat. Kekerasan yang dilakukan pemerintah dengan mengatasnamakan konservasi sudah sering terjadi dan intensitasnya semakin meningkat. "Mereka tidak memperbolehkan masyarakat memanfaatkan lahan konservasi," katanya. Padahal, masyarakat adat sudah turun temurun menggarap lahan tersebut. Di sisi lain, pemerintah justru menanam pohon jati emas yang notabene nantinya akan ditebang. Ginting menilai, ini justru bertolak belakang. Seharusnya konservasi yang dilakukan pemerintah lebih berbasis masyarakat. Sehingga konservasi tetap dapat dilakukan dan masyarakat bisa memanfaatkannya.Kasus Manggarai ini bermula dari penangkapan terhadap tujuh warga yang sedang menggarap lahan. Massa tidak terima. Sekitar 400 orang lantas mendatangi Markas Polres Manggarai. Saat itu, menurut polisi, warga melakukan perusakan yang mengakibatkan polisi melepaskan tembakan. Priandono - Tempo News Room