TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat segera memilih anggota Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP). Dari tujuh anggota DKPP yang akan dilantik Presiden, DPR dapat memilih tiga orang di antaranya.

"Kami sudah bagi komposisinya. DPR itu memilih tiga, dua dari Kementerian Dalam Negeri, satu dari Komisi Pemilihan Umum, dan satu dari Badan Pengawas Pemilu," ujar Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Abdul Hakam Naja saat dihubungi, Minggu, 20 Mei 2012.

Menurut Abdul Hakam, sebelum proses seleksi dimulai, Komisi Pemerintahan akan menjaring usulan dari setiap fraksi. Nama yang diajukan nantinya akan disaring lagi melalui proses fit dan proper test. Rencananya, setiap fraksi akan mengajukan satu sampai dua nama. "Keputusan final berapa nama yang diajukan fraksi akan disepakati lagi besok dalam rapat intern," ujar dia.

Politikus Partai Amanat Nasional ini mengungkapkan Komisi Pemerintahan sengaja tidak membuka pendaftaran secara terbuka. Alasannya, biasanya, orang-orang yang diharapkan bisa menjadi anggota DKPP enggan untuk mendaftarkan diri. Makanya Komisi Pemerintahan sepakat menggunakan metode pencarian orang atau pengusulan nama dari setiap fraksi.

Posisi DKPP ini dinilai Abdul Hakam sangat strategis sehingga kualifikasi DKPP haruslah orang-orang yang bisa menjaga integritas KPU dan Bawaslu. "Kami khawatir, kalau digunakan metode terbuka, maka orang yang memenuhi kualifikasi DKPP ini tidak akan mendaftar, makanya kami akan mencari orangnya," kata dia.

Untuk bisa dipilih sebagai anggota DKPP, selain memahami dan berpengalaman dalam bidang pemilu, Abdul Hakam mengatakan, syarat utama adalah jam terbang calon dalam masalah kepemiluan. Selain mengerti, seorang anggota DKPP dituntut menjadi hakim dalam pengawasan dan kontrol pelaksanaan pemilu dan pemilihan presiden. "Anggota DKPP juga harus memenuhi integrita moral yang terjaga."

Menurut Abdul Hakam, agenda pertama yang akan dilakukan dalam pemilihan DKPP adalah mekanisme pengusulan dan penetapan calon anggota DKPP. Besok, rencananya, Komisi II akan mengadakan rapat pleno dengan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, KPU, dan Bawaslu. Dalam pleno ini akan dibahas proses penjaringan di tiap lembaga supaya calon yang diusulkan tidak tumpang tindih. Khususnya antara DPR dan Kemendagri.

Sesuai ketentuan undang-undang, anggota DKPP harus sudah disahkan maksimal dua bulan setelah pelantikan KPU dan Bawaslu, yaitu tanggal 12 Juni. Rencananya, proses seleksi di DPR akan rampung pada 30 Mei mendatang. Sementara Kementerian Dalam Negeri bisa lebih dulu menetapkan dua nama karena tinggal menunjuk saja. "Kalau di DPR, karena ada banyak fraksi, jadi harus melalui seleksi dulu," kata Abdul Hakam.

Calon dari DPR ini diharapkan bisa disahkan dalam rapat paripurna, 6 Juni nanti. Jadi, sebelum 12 Juni, tujuh anggota DKPP diharapkan sudah bisa ditetapkan oleh Presiden.

IRA GUSLINA SUFA