Mantan Bendahara Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebelum menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (20/4). TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO, Jakarta--Wakil Bendahara Fraksi Partai Demokrat Mirwan Amir balik menuding Muhammad Nazaruddin soal aliran dana pembelian pesawat MA-60 dari Cina oleh Merpati. Menurut dia, justru Nazaruddin yang mencoba mengambil keuntungan dari proyek ini dengan menjadi calo. "Bohong itu. Mana ada itu kan perjanjian G to G (Government to Government). Dia itu yang mau jadi calonya," ujarnya kepada Tempo Senin, 14 Mei 2012.
Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menuding adanya aliran dana Rp 15 miliar yang dinikmati Fraksi Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut dia, aliran duit terkait dengan proyek pembelian pesawat MA-60 dari Cina oleh Merpati. Aliran dana ini, kata dia, dialirkan melalui Mirwan Amir.
Mirwan membantah tudingan Nazaruddin tersebut. Ia bahkan mengatakan Nazaruddinlah yang mencoba bermain dalam proyek ini. Mirwan mengaku sempat menerima pesan BlackBerry Messenger dari terpidana kasus Wisma Atlet itu saat pembahasan anggaran Merpati. "Dia BBM bilang tolong dihentikan pembahasan anggaran pesawat Merpati. Saya bilang apa alasannya? Itu kan sudah dibahas tahunan, bagaimana saya bisa menghentikannya," kata Wakil Ketua Badan Anggaran DPR ini.
Alasan Nazaruddin meminta penghentian pembahasan anggaran itu sendiri tidak jelas. Mirwan bahkan menuding Nazaruddin ingin menghentikan karena tak mendapat bagian dari proyek ini. "Saya juga tidak tahu alasannya. Mungkin dia mau jadi calo, maka minta dihentikan," ujarnya. Lagi pula, kata dia, Badan Anggaran hanya mengesahkan apa yang sudah disahkan oleh Komisi VI DPR. "Kami kan tidak bahas detailnya. Karena itu sudah disepakati Komisi BUMN, ya, kami tinggal mengesahkan saja," katanya.
Anggota Fraksi Partai Demokrat di Komisi VI, M. Azhari, juga membantah tudingan Nazaruddin itu. Ia mengatakan proyek ini sudah dibahas jauh sebelum 2010. "Kami kan hanya meneruskan kebijakan yang sudah dibuat periode sebelumnya. Pembelian itu bahkan sudah fixed sejak era Presiden Megawati, dilanjutkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Jadi keputusan ini bukan kami yang buat," ucapnya.
