TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung hari ini (4/3) mengembalikan berkas penyelidikan kasus kerusuhan Mei 1998 ke Komnas HAM. Jaksa Agung MA Rahman menyampaikan hal itu dalam rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR di gedung DPR, Kamis (4/3).Menurut Rahman, untuk menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM yang diserahkan ke Kejaksaan Agung sejak 19 September 2003 itu, dirinya telah membentuk tim untuk melakukan penelitian. “Berdasarkan hasil penelitian tim, disimpulkan berkas perkara itu belum lengkap, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2004 berkas itu akan dikembalikan ke Komnas HAM untuk dilengkapi sesuai petunjuk,” kata Rahman.Sementara itu Ketua Satuan Tugas HAM Kejaksaan Agung, B.R. Pangaribuan, dalam rapat kerja itu menambahkan, penelitian dan pengkajian terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM soal kerusuhan Mei tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dalam UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. “Kita lihat, dikaji, dan dievaluasi oleh Satgas HAM Kejagung berikut para rekan yang menangani berbagai kasus pelanggaran HAM yang kita rekrut,” kata Pangaribuan yang juga menjabat Kepala Kejati NTT ini.Sesudah dikaji dan dievaluasi, kata dia, bukan merupakan hal yang disengaja berkas itu akhirnya harus dikembalikan ke Komnas HAM, hampir sama nasibnya dengan berkas kasus pelanggaran HAM berat Trisakti Semanggi I-Semanggi II (TSS) yang juga dikembalikan. “Karena terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM, setelah diteliti, masih banyak kekurangan, baik berupa kelengkapan formil maupun materil,” kata Pangaribuan, yang diminta Jaksa Agung menjawab masalah-masalah pelanggaran HAM berat yang ditanyakan Komisi Hukum DPR.Menyinggung soal kasus Trisakti Semanggi I-Semanggi II, Pangaribuan mengatakan Kejaksaan Agung tidak mungkin lagi untuk menyidik kasus tersebut menjadi sebuah kasus pelanggaran HAM berat. Pasalnya, kasus itu sendiri sudah dibawa ke pengadilan militer, di mana para pelaku lapangannya sudah diadili dan diputus oleh pengadilan militer.“Ada yang dihukum penjara, ada yang dipecat, ada juga berbentuk hukuman lain, dan sekarang ini masih dalam upaya hukum ke pengadilan lebih tinggi. Oleh karena itu dengan diadili dan ditangani oleh pengadilan militer, berarti bukan pelanggaran HAM berat tetapi tindak pidana umum, ini merupakan suatu kenyataan pahit yang mau tidak mau harus kita terima,” kata Pangaribuan. Yang menjadi permasalahan, menurut Pangaribuan, bukan karena belum adanya rekomendasi DPR kepada Presiden untuk membentuk peradilan ad-hoc HAM pelanggaran HAM berat sesuai Pasal 43 Ayat 2 UU Nomor 26 Tahun 2000, namun karena adanya doktrin hukum yang tidak mungkin ditembus oleh kejaksaan. “Untuk kasus TSS, karena itu sudah ditangani pengadilan militer, tidak mungkin lagi kita periksa atau kita sidik kembali untuk diajukan ke pengadilan, karena terbentur dengan doktrin hukum nebis in idem. Bisa saja disidik, kemudian jadi berkas, tapi mau dibawa ke mana,” ujar Pangaribuan. Kalaupun ada anggapan bahwa antara pelaku lapangan dan komandannya berbeda, di mana pelaku lapangan bisa ditindak pidana umum, tetapi para komandan bisa dipidana sesuai UU Pengadilan HAM, menurut Pangaribuan, pada Pasal 42 Ayat 1 UU 26/2000 terhadap militer, dan Pasal 42 Ayat 2 terhadap sipil dan polisi, dijelaskan yang dapat dimintakan pertanggungjawaban itu adalah apabila komandan mempunyai anak buah yang dibiarkan melakukan pelanggaran HAM berat. “Nah sekarang yang mana pelanggaran HAM berat, karena pelaku lapangan tidak pernah diperiksa sebagai pelaku pelanggaran HAM berat, tapi pelaku tindak pidana umum,” katanya. Dalam rapat itu, Jaksa Agung MA Rahman juga menyampaikan adanya pengembangan organisasi di Kejaksaan Agung untuk efektivitas penyidikan kasus-kasus pelanggaran HAM, yakni dengan baru dibentuknya Direktorat Kasus Pelanggaran HAM Berat Kejaksaan Agung.Dimas - Tempo News Room