TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah mendesak segera dituntaskannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negeri (PTKLN). RUU itu dianggap penting segera disahkan untuk menyelesaikan segala persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan HAM bagi TKI yang bekerja di luar negeri. "Persoalan TKI ini hingga saat ini masih diwarnai sejumlah persoalan serius terutama berkaitan dengan persoalan penipuan, pelecehan dalam berbagai bentuk, pembiaran, penganiayaan hingga perkosaan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM," kata Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Rabu (3/3). Pengaturan penempatan TKI di luar negeri, kata Yusril, sampai saat ini masih didasarkan pada Kepmenaker nomor 104 A/MEN/2002 tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang ditetapkan 4 Juni 2002. Diluar itu, upaya memberikan perlindungan terhadap TKI telah dilakukan dengan mengadakan kesepakatan dan kerjasama antardelapan instansi setingkat departemen. Namun kenyataannya, kata Yusril, karena aturan masih setingkat menteri, pada akhirnya seolah-olah menjadi tanggungjawab departemen yang menetapkan keputusan itu. Oleh karena itu, ia tetap memandang perlu hukum dan HAM terhadap TKI. Melalui penetapan UU, ujar Yusril, diharapkan semua pihak dapat melaksanakan secara maksimal penanganan TKI di luar negeri. Ecep S. Yasa - Tempo News Room