Priyo Budi: Masak Marzuki Ceroboh Gitu

Reporter

Editor

Selasa, 8 Mei 2012 15:43 WIB

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie ketika hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat (20/01). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie soal banyaknya koruptor yang berasal dari perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Tapi bagi Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, pernyataan itu sebagai wujud kegalauan atas maraknya kasus korupsi.

"Saya tidak meyakini Pak Marzuki mengatakan dengan perspektif tendensius. Apalagi menyebut nama perguruan tinggi kelas atas," kata Priyo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 8 Mei 2012. "Mungkin karena kegalauan maraknya korupsi yang menimpa siapa saja, alumnus mana saja."

Senin, 7 Mei 2012 kemarin, saat berbicara di acara bertajuk "Masa Depan Pendidikan Tinggi di Indonesia”, Marzuki Alie menyebut koruptor itu adalah orang-orang pintar, bahkan lulusan perguruan tinggi terkemuka di Indonesia.

"Para koruptor itu bisa dari anggota Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, anggota Himpunan Mahasiswa Islam, lulusan Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, dan lainnya. Tidak ada orang bodoh,” kata Marzuki, Senin, 7 Mei 2012.

Priyo mengaku sempat kaget mendengar pernyataan tersebut keluar dari Marzuki yang merupakan Ketua DPR. Meski berkeberatan, Priyo mengaku menganggap hal tersebut positif. "Saya kaget juga, masak Pak Marzuki ceroboh gitu karena jabatan beliau sebagai Ketua DPR. Tapi saya tidak yakin niatnya tendensius seperti itu," katanya.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita Terkait

Sebut Banyak Koruptor Lulusan UI, Marzuki Digugat

Dosen UI Protes Cara Berpikir Marzuki Alie

Marzuki: Koruptor Bisa dari ICMI, HMI, UI, UGM

Marzuki Alie: Koruptor Produk Perguruan Tinggi

10 Pernyataan Kontroversial Marzuki Alie

Berita terkait

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

3 jam lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

2 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

2 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

3 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

3 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

4 hari lalu

Peneliti BRIN Bilang Oposisi Tetap Dibutuhkan di Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

PKS belum membuat keputusan resmi akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo atau menjadi oposisi.

Baca Selengkapnya

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

7 hari lalu

BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali

Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali.

Baca Selengkapnya

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

7 hari lalu

MK Gelar Sidang Perdana Sengketa Pileg pada Senin 29 April 2024, Ini Tahapannya

Bawaslu minta jajarannya menyiapkan alat bukti dan kematangan mental menghadapi sidang sengketa Pileg di MK.

Baca Selengkapnya