TEMPO Interaktif, Jakarta: Ketua Paguyuban Korban Orde Baru yang juga Ketua Umum Penelitian Korban Peristiwa 1965, dr. Ribka Tjiptaning Proletariyati menyatakan, keputusan Mahkamah Konstitusi dibolehkannya eks PKI menjadi caleg terlambat. "Pencalonan caleg sekarang sudah ditutup. Sedang pemilu mendatang mereka sudah terlalu tua, jadi tidak ada gunanya, itu terlambat," kata wanita yang juga penulis buku "Aku Bangga Menjadi Anak PKI," saat dihubungi Tempo News Room, Kamis (26/2). Menurut Tjiptaning, yang penting sekarang adalah mencabut Tap MPRS 25 Tahun 1966 yang berisi penetatapan PKI sebagai organisasi terlarang. "Itu akar masalahnya. Itu dicabut baru semuanya selesai," katanya.Kendati terlambat, Tjiptaning tetap melihat keputusan itu merupakan satu kemajuan. "Ini baik bagi pendidikan politik," katanya. Setidaknya, ujarnya, dengan dibolehkannya eks anggota PKI menjadi caleg, maka sedikit menghilangkan trauma bagi mereka yang selama ini dicap anggota atau keluarga PKI. "Ya, sudah direhabilitasi sedikit-lah," katanya.Tjiptaning berharap parlemen mendatang bisa memperjuangkan dihapuskannya Tap MPRS 25/66 yang pernah juga diperjuangkan Abdurrahman Wahid. "Sejarah ini harus diluruskan," katanya. Ia mengharap penghapusan itu juga kemudian diikuti dengan langkah rekonsiliasi. "Jadi selama TAP itu belum dihapus, tetap saja ada ganjlan," kata Tjiptaning.Tjiptaning menyatakan, stigma keluarga PKI memang membuat mereka selama ini kehilangan hak politik dan kerap dicemohkan dan bahkan dianggap tak bertuhan. "Ini kan pandangan yang keliru. Padahal, anggota PKI dulu banyak yang haji. Mereka kemudian juga jadi korban," katanya.Menurut dia, keputusan Mahkamah Konstitusi itu, juga setidaknya sedikit menghilangkan ketakutan buat keluarga PKI. Dia menambahkan, bulan ini ada dua kejutan bagi bangsa ini. Pertama, Mahkamah Agung membebaskan Akbar Tanjung. Kedua, Mahkamah Konstitusi mengizinkan eks PKI menjadi caleg.L.R. Baskoro - Tempo News Room