TEMPO Interaktif, Kupang: Komandan Korem (Danrem) 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Inf. Moeswarno Moesanip berpendapat, langkah PBB untuk memperpanjang kontrak UN Peace Keeping Force (UNPKF) di Timor Leste sampai Mei 2005 menguntungkan Indonesia. Sebab, apabila terjadi konflik sosial di negara baru itu, maka Indonesia tidak akan dikambing hitamkan. Menurutnya, selama ini TNI dan para mantan milisi pro-Jakarta selalu dianggap sebagai pihak ketiga yang dicurigai melakukan berbagai keonaran. "Kalau di Timor Leste aman maka di perbatasan dan Timor barat pasti aman. Karena itu, kalau ada gejolak maka mestinya Indonesia tidak di kambing hitamkan sebagai pihak ketiga yang mengacaukan," katanya di Kupang. Analis masalah Timor Leste yang juga mantan Jurubicara Uni Timor Aswain (Perhimpunan Masyarakat Timtim pro otonomi), Florencio Mario Viera, Selasa (24/2), mengatakan, rencana PBB untuk memperpanjang misinya membuktikan bahwa Teimor Leste belum kondusif dan karenanya UNPKF harus tetap dipertahankan. Menurutnya, saat ini kondisi sosial politik negara itu semakin membahayakan stabilitas nasional. Dia mencontohkan perpecahan dalam tubuh Fretelin menjadi empat faksi merupakan konflik serius saat ini. Organisasi yang memiliki andil terbesar dalam kemerdekaan Timor Leste itu menjadi indikator keamanan negara tersebut. Sehingga apabila terjadi perpecahan maka masa depan negara dipertaruhkan.Pemecatan Ketua Fretelin Distrik Lospalos, Viktor da Costa oleh Ketua Umum Fretelin Mari Al Katiri beberapa waktu lalu karena tidak loyal terhadap organisasi membuktikan bahwa dalam tubuh Fretelin sudah tidak ada kekompakan. Selain itu, perpecahan dalam tubuh parlemen, khususnya dengan Mario Viegas Carascalao, dimana rumah pribadinya telah di sita menjadi aset negara, semakin memperparah keamanan negara. "Masalah-masalah ini tidak bisa dianggap sepele karena memiliki imbas yang besar bagi kelanjutan proses pembangunan di Timor Leste," katanya.Mario menambahkan, jika PBB meninggalkan Timor Leste dalam kondisi yang masih kacau balau maka akan ada opini minor dari negara-negara donor dan akan berpengaruh sangat serius bagi masa depan negara tersebut. "Selama ini opini yang dibentuk PBB adalah perang saudara di Timtim selama puluhan tahun merupakan rekayasa Indonesia. Anggapan ini sudah mengkristal. Sehingga kalau misinya gagal maka akan menjadi tamparan terbesar bagi PBB," kata Mario. Namun untuk kepentingan jangka panjang, sebaiknya PBB memberikan tanggung jawab penuh kepada pasukan nasional Timor Leste untuk mengamankan negaranya. Dengan demikian, negara itu tidak menjadi negara boneka yang terus menerus di suap.Jem's de Fortuna - Tempo News Room