TEMPO.CO , Jakarta:- Muntasir Hamid, Ketua Forum Silaturahmi DPD II Partai Golkar prihatin dengan kondisi partainya yang berubah menjadi tertutup. Selain kebijakan daerah didominasi orang-orang pusat, Muntasir juga menilai cara Aburizal Bakrie memimpin partai Golkar tak ubahnya menjalankan perusahaannya sendiri. "Semua keputusan ada di tangan Ketua Umum" kata Muntasir Hamid kepada Tempo, Selasa 24 April 2012.
Kondisi ini, kata Muntasir, terlihat sekali saat pengurus pusat memaksakan kehendak dengan mengelar Rapat Pimpinan Nasional Khusus pada Juli mendatang. Rapimnas ini, seperti dijelaskan sebelumnya oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, untuk mengukuhkan Ketua Umum mereka sebagai calon presiden dari Partai Golkar. Idrus, mengklaim kalau Ical telah mendapat dukungan 26 dari 33 DPD provinsi.
Muntasir mengatakan, dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah DPD II Golkar. Ia mengklaim, dari 500 an DPD II, 400 an diantaranya menolak digelar Rapimnas. " Saya sudah roadshow ke sekitar 400 an DPD tingkat II" kata Muntasir yang juga Ketua DPD Partai Golkar Banda Aceh ini." Mereka minta Pak Ical urus partai dulu ketimbang bicara soal Capres"
Menurut Muntasir, mayoritas pengurus partai di tingkat II ingin ketua umumnya membenahi dulu internal partai. Sebagai ketua umum, Aburizal diharapkan lebih terbuka mendengar suara DPD II. " "Mengurus partai itu bukan seperti mengurus perusahaan. Ini seperti perusahaan sendiri" kata Muntasir. "Seharusnya yang didengar bukan DPD I karena suara rakyat itu adanya di kami, bukan di tingkat I"
Karenanya jika pengurus Partai Golkar di pusat nekat mengelar Rapimnas, Muntasir dan kawan-kawannya berniat akan mengelar Munas Luar Biasa Golkar. Muntasir memastikan sekitar 400 dari 500-an DPD Tingkat II siap menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) dengan agenda pelengseran Ical dari kursi ketua umum.
