Zaini Abdullah Sowan Menteri Gamawan

Reporter

Editor

Selasa, 24 April 2012 17:29 WIB

Kandidat Gubernur dari Partai Aceh Zaini Abdulah saat memberikan keterangan pers mengenai survei quick count LSI di Hotel Hermes, Banda Aceh, Aceh, Senin (9/4). TEMPO/ Agung Pambudhy

TEMPO.CO, Jakarta - Pasangan pemenang pemilihan Gubernur Nangroe Aceh Darussalam, Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, sowan ke Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Zaini menyatakan silaturahminya ke pusat sebagai upaya koordinasi terkait masa depan Aceh di bawah kepemimpinannya.

"Kami akan lanjutkan kerja sama yang baik antarpemerintah pusat dan Aceh ke depannya," katanya di kantor Kementerian Dalam Negeri, Selasa, 24 April 2012.

Secara terpisah, juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek, menyatakan bahwa silaturahmi tersebut tidak membahas masalah penetapan pemenangan pemilu ataupun konflik-konflik yang terjadi sebelumnya. "Lebih ke masalah membangun komitmen dan kesamaan kesepahaman," katanya.

Diharapkan, pemerintah baru Aceh di bawah kepemimpinan Zaini-Muzakkir dapat lebih memajukan perekonomian Provinsi Aceh. Menurut Moenek, potensi ekonomi Serambi Mekah sangat besar.

Rombongan Zaini datang sekitar pukul 14.05 WIB. Dalam pertemuan selama 90-an menit tersebut, Zaini membawa banyak orang terdekatnya. Antara lain, Malik Mahmud (Wali Nangroe), Fahrur Rozi (juru bicara Partai Aceh), Iskandar Gani (tim ahli Partai Aceh), Hasbi Abdullah (Ketua DPRA), Abdullah Saleh (anggota DPRA), dan Adnan Beuransyah (Komisi A DPRA).

Pasangan Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf resmi dinyatakan sebagai pemenang dalam pemilihan Gubernur Aceh, 9 April lalu. Penghitungan resmi Komisi Independen Pemilu Aceh menyatakan calon dari Partai Aceh ini meraup 55,7 persen suara sah.

ANANDA PUTRI

Berita terkait

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

13 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

16 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

54 hari lalu

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

20 November 2023

Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.

Baca Selengkapnya