TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar, mengeluhkan belanja pegawai pemerintah daerah terus membengkak. Menurutnya, belanja pegawai itu tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang masih jauh dari memuaskan.

“Saya tidak mendramatisasi, tapi kami harus segera berubah,” ujar dia dalam rilisnya, Selasa 24 April 2012. Situasi itu merupakan bukti bahwa reformasi birokrasi belum membuahkan hasil.

Ia mendesak agar pemerintah daerah memperketat belanja pegawainya. Sedangkan pemerintah daerah yang belanja pegawainya telah melebihi 60 pesen dari APBD diminta untuk menurunkan. “Kalau bisa, belanja pegawai secara keseluruhan bisa dikurangi hingga sepuluh persen,” kata dia.

Belanja pegawai yang bisa dikurangi, menurut Azwar Abubakar, antara lain biaya perjalanan, rapat-rapat yang diselenggarakan di luar kantor, belanja barang, belanja sewa gedung, serta honor-honor.

Berdasarkan paparannya, pemerintah menargetkan sebanyak 40 kementerian dan lembaga negara harus melakukan reformasi birokrasi pada tahun 2012 ini. Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan 33 provinsi, 33 kabupaten, dan 33 kota sebagai proyek percontohan.

Jadi tahun ini diharapkan ada 139 kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah yang melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya seluruh pemda didorong untuk melaksanakan reformasi birokrasi. “Kalau tidak kami paksakan, lama-kelamaan gaung reformasi birokrasi ini tidak berbekas,” ujar Azwar Abubakar.

Mengutip pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Azwar mengatakan bahwa bangsa ini menghadapi 3 masalah besar, yakni birokrasi, masalah korupsi, dan infrastruktur. Hanya 4 persen dari APBN atau Rp 60 triliun alokasi dana untuk membangun infrastruktur. Penyebabnya, ada tiga hal, kemungkinan uangnya kurang, tidak tajam, serta masih adanya kebocoran.

Untuk mengembalikan fitrah birokrasi, Kementerian menetapkan kebijakan 9 program percepatan reformasi birokrasi, dan ini sudah berjalan secara bertahap. “Dengan reformasi birokrasi, kami akan menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani,” kata dia.

RAFIKA AULIA