TEMPO.CO, Jakarta- Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial sudah bersifat netral. "Penugasan kantetap dari undang-undang," katanya di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jumat 20 April 2012. "Tidak akan rawan konflik."
Sebelumnya. Koalisi Masyarakat Sipil berencana menggugat Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial ke Mahkamah Konstitusi. Koordinator Kontras, Haris Azhar menyatakan koalisi kini sedang merampungkan draft uji materi yang akan diajukan.
Salah satu kekhawatiran tentang kewenangan forum pimpinan daerah dalam menyelesaikan konflik yang dinilai rawan disalahgunakan. Meski pasal pelibatan TNI sudah tidak lagi menjadi keputusan forum daerah dan dikembalikan kepada presiden, koalisi menilai tetap ada potensi penyalahgunaan wewenang untuk pelibatan TNI.
Hal ini dimungkinkan jika kepala daerah memiliki kepentingan sama dengan presiden, terutama dalam hal politik. Rencananya, uji materi UU Penanganan Konflik Sosial ini akan diajukan Mei mendatang. Koalisi yang terdiri dari sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat ini seperti Setara, Elsam, Imparsial, YLBHI, TII, dan Kontras ini akan menggalang lebih banyak dukungan untuk mengajukan uji materi.
ANANDA PUTRI | IRA GUSLINA SUFA
Berita terkait
Bentrok TNI Vs Brimob di Sorong, Kapolda Papua: Masalah Sepele, Perkelahian Antaroknum
17 hari lalu
Kapolda Papua Irjen Mathius D. Fakhiri mengatakan bentrok TNI Vs Brimob di Sorong tak menganggu kondisi keamanan Papua secara keseluruhan.
Baca SelengkapnyaBentrok TNI AL dan Brimob di Sorong, Pengamat Singgung Cara Pandang Keliru tentang Jiwa Korsa
18 hari lalu
Menurut Al Araf, TNI dan Polri harus mengubah pola pikir tentang jiwa korsa untuk menghentikan bentrok TNI vs Polri yang kerap terjadi.
Baca SelengkapnyaBentrok Brimob-TNI AL di Papua Dinilai Memalukan, Kompolnas: Jiwa Korsa yang Kebablasan
19 hari lalu
Kompolnas menyebut bentrokan antara anggota Brimob dan TNI AL di Sorong, Papua Barat, peristiwa yang memalukan
Baca SelengkapnyaPengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya
19 hari lalu
Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.
Baca SelengkapnyaAnggota Komisi I DPR Minta Bentrok Anggota TNI AL dan Brimob di Sorong Diselidiki
20 hari lalu
Diduga kuat terjadi salah paham antara anggota Brimob dan Pomal TNI AL di Pelabuhan laut Sorong, Ahad lalu.
Baca SelengkapnyaBentrok Brimob-TNI AL di Sorong, Dua Komandan Turun Tangan Dalam Penyelidikan
20 hari lalu
Komandan Satuan Brimob dan Kepala Unit Propam Polda Papua Barat turun tangan menyelidiki penyebab bentrokan di Pelabuhan Sorong
Baca SelengkapnyaRangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong
20 hari lalu
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong
Baca SelengkapnyaSebut Bentrok Brimob vs TNI AL di Sorong Sudah Selesai, Ini Perintah Kapolda Papua Barat untuk Anggota Polri
20 hari lalu
Kapolda Papua Barat mengatakan penyelidikan bentrok Brimob vs TNI AL akan dilakukan secara utuh untuk memperoleh titik terang asal mula kejadian.
Baca SelengkapnyaAnggota TNI dan Brimob yang Terlibat Bentrok di Sorong Dipastikan Bakal Dihukum
20 hari lalu
Anggota TNI/Polri yang terlibat bentrok di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Ahad pagi, 14 April 2024, akan dihukum sesuai aturan yang berlaku.
Baca SelengkapnyaBentrok TNI AL dan Brimob di Kota Sorong, Polri: Harus Selalu Sinergi
20 hari lalu
Kapolda Papua Barat memastikan kasus bentrok antara anggota TNI AL dan anggota Brimob di Sorong itu akan diselesaikan secara tuntas.
Baca Selengkapnya