Seorang jemaat gereja melintas di kantor Menko Kesra sebelum melakukan demonstrasi menuntut dikembalikan nya gereja Yasmin yang disegel sejak 2010 di depan Istana Negara, Minggu 12 Februari 2012. Bangunan Gereja GKI Yasmin disegel karena dianggap memliki masalah pada surat Ijin Mendirikan Bangunan oleh pemerintah daerah Bogor. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
TEMPO.CO, Bogor - Sekretaris Daerah Kota Bogor Bambang Gunawan menyatakan pihaknya menginginkan solusi terbaik untuk menyelesaikan kisruh perizinan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin di Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Bogor, Jawa Barat. “Ini untuk kepentingan semua masyarakat Kota Bogor. Jadi, kami ingin solusi yang menguntungkan semua pihak sehingga suasana Bogor tetap kondusif,” kata Bambang kepada Tempo, Kamis, 19 April 2012.
Ketika ditanya soal mediasi yang difasilitasi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Bidang Hukum dan HAM, Dr. Albert Hasibuan di Kantor Wantimpres Jakarta, Kamis pagi, Sekda Kota Bogor mengatakan Wali Kota Bogor Diani Budiarto tidak bisa hadir karena agendanya berbarengan dengan pertemuan wali kota dan bupati se-Jawa Barat di Bogor.
“Soal pertemuan di kantor Watimpres, Pak Ade Syarif (Asisten Tata Pemerintahan) yang tahu. Jadwal saya juga sama penuh. Ini juga baru selesai memimpin rapat,” kata Bambang.
Di lain pihak, juru bicara GKI Yasmin Bona Sigalinging mengaku kecewa karena Wali Kota Bogor tidak menghadiri pertemuan yang digagas anggota Watimpres. Padahal, undangan tersebut sangat penting terkait penyelesaian sengketa pembangunan gereja. Dalam pertemuan di kantor Watimpres ini turut diundang Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) yang menjelaskan terobosan usulan penyelesaian kasus pada GKI Yasmin akibat pelanggaran hukum oleh Wali Kota Bogor. “Penyelesaiannya berbasis pada prinsip supremasi hukum dan ke-bhinneka-tunggal-ika-an di Indonesia,” ujar Bona.
Karena Wali Kota Bogor tidak hadir, maka pertemuan di Kantor Watimpres akan dijadwal ulang dalam waktu dekat. Pihak GKI, katanya, menyatakan bersedia mengikuti proses pertemuan selanjutnya dalam paradigma ketaatan pada hukum dan penghormatan pada keberagaman suku, agama, kepercayaan di Indonesia,.
