TEMPO Interaktif, Jakarta: Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan Serikat Pekerja Karyawan PT Dirgantara, Rabu (18/2). Dengan gugatan ini, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang salah satunya adalah memutuskan ada rasionalisasi karyawan, dibatalkan. Inilah kronologi kasus ini:200311 JuliPT Dirgantara Indonesia ditutup. Keluar SK Dirut Edwin Soedarmo yang merumahkan semua (9.600) karyawan.14 Juli Menaker Jacob Nuwa Wea menyatakan tindakan merumahkan karyawan ilegal.19 AgustusRUPSLB Dirgantara mengukuhkan SK Dirut dan menyetujui PHK 6.000 karyawan. BPPN menjadi pemilik 92,7 persen saham Dirgantara.21 AgustusMenaker minta SK Dirut dicabut.3 SeptemberRatusan karyawan Dirgantara unjuk rasa di Jakarta.OktoberKaryawan Dirgantara hanya menerima 10-25 persen gaji.6 OktoberDirut Dirgantara mencabut SK merumahkan karyawan. Sebagai gantinya, diterbitkan 2 SK baru: permohonan izin PHK 3.900 karyawan yang tidak mengikuti seleksi ulang dan merumahkan sementara 2.600 karyawan yang menunggu hasil seleksi.7 OktoberPTUN memerintahkan pencabutan SK 11 Juli.22 OktoberKaryawan Dirgantara mengajukan gugatan perdata hasil RUPS 19 Agustus 2003 tentang restrukturisasi dan rasionalisasi serta RUPSLB 22 Agustus 2003 tentang penggantian komisaris. 4 NovemberRapat KKSK memutuskan BPPN akan menalangi pesangon karyawan.13 NovemberSidang kabinet terbatas menyetujui PHK 6.600 karyawan. Ditargetkan selesai pada 21 November 2003.1 DesemberPerundingan bipartit karyawan dan manajemen Dirgantara buntu. Depnaker mengambil alih persoalan ini.23 DesemberDirgantara tidak mampu lagi membayarkan gaji karyawan yang terkena PHK. Karyawan memblokir perusahaan.30 DesemberDirut Dirgantara Edwin Soedarmo menolak anjuran Menaker membayar pesangon 2 kali ketentuan UU.200413 JanuariSidang pertama perundingan karyawan dan manajemen Dirgantara di Depnaker gagal.15 JanuariPanitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) meminta manajemen dan karyawan Dirgantara melakukan negosiasi ulang, dan 718 karyawan setuju PHK.29 JanuariP4P meluluskan rencana PHK terhadap 6.600 karyawan. 12 FebruariSerikat Pekerja Dirgantara mengajukan banding atas putusan P4P ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.18 FebruariPTTUN mengabulkan gugatan Serikat Pekerja.23 FebruariPesangon untuk 6.600 karyawan yang diberhentikan sebesar Rp 440 miliar, akan dibayarkan.