Mendagri Janji E-KTP Tuntas Tahun Ini

Reporter

Editor

Rabu, 18 April 2012 12:18 WIB

Warga melakukan scan retina mata saat pembuatan E-KTP di Kecamatan Coblong, Bandung, Jawa Barat, Senin (16/4). TEMPO/Prima Mulia

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berjanji program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) akan rampung pada akhir 2012 mendatang. "Insya Allah, akhir 2012, 172 juta sudah selesai," kata Gamawan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 18 April 2012.

Menurut Gamawan, semua proses untuk penyelesaian program e-KTP terus berjalan. Pada April 2012, target e-KTP untuk 67 juta penduduk ditargetkan dapat terealisasi.

"Seperti kemarin saat kita ke Palembang, di sana semua kabupaten/kota sudah selesai. Jadi, target 67 juta di bulan April ini, Insya Allah bisa tercapai," katanya.

Tahun ini merupakan tahap akhir penyelesaian pelaksanaan program e-KTP. Tahun lalu, Kementerian menuntaskan program e-KTP untuk 45 juta orang dari 67 juta orang wajib e-KTP di 197 kabupaten/kota.

Oleh karena itu, pelaksanaan program e-KTP tahun lalu harus diperpanjang hingga April tahun ini. Artinya, 22 juta orang wajib e-KTP yang tersisa tahun lalu akan dirampungkan tahun ini.

Gamawan sebelumnya juga menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai menteri jika program e-KTP dengan target 172 juta orang tidak tuntas pada tahun ini.

ANGGA SUKMA WIJAYA

Berita terkait

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

3 hari lalu

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.

Baca Selengkapnya

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

24 hari lalu

Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?

Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.

Baca Selengkapnya

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

27 hari lalu

Dukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini

Baca Selengkapnya

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

13 Maret 2024

Irjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar

Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali

Baca Selengkapnya

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

7 Maret 2024

AHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil

Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.

Baca Selengkapnya

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

28 Februari 2024

Mendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa

Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan

Baca Selengkapnya

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

26 Februari 2024

Pemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP

Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.

Baca Selengkapnya

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

22 Februari 2024

Korupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun

Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan

Baca Selengkapnya

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

7 Februari 2024

Stafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula

Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia

Baca Selengkapnya

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

23 Desember 2023

Mahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku

Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.

Baca Selengkapnya