TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi berjanji program kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) akan rampung pada akhir 2012 mendatang. "Insya Allah, akhir 2012, 172 juta sudah selesai," kata Gamawan di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 18 April 2012.
Menurut Gamawan, semua proses untuk penyelesaian program e-KTP terus berjalan. Pada April 2012, target e-KTP untuk 67 juta penduduk ditargetkan dapat terealisasi.
"Seperti kemarin saat kita ke Palembang, di sana semua kabupaten/kota sudah selesai. Jadi, target 67 juta di bulan April ini, Insya Allah bisa tercapai," katanya.
Tahun ini merupakan tahap akhir penyelesaian pelaksanaan program e-KTP. Tahun lalu, Kementerian menuntaskan program e-KTP untuk 45 juta orang dari 67 juta orang wajib e-KTP di 197 kabupaten/kota.
Oleh karena itu, pelaksanaan program e-KTP tahun lalu harus diperpanjang hingga April tahun ini. Artinya, 22 juta orang wajib e-KTP yang tersisa tahun lalu akan dirampungkan tahun ini.
Gamawan sebelumnya juga menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai menteri jika program e-KTP dengan target 172 juta orang tidak tuntas pada tahun ini.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Berita terkait
Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya
3 hari lalu
Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.
Baca SelengkapnyaPendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
24 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
27 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
13 Maret 2024
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
7 Maret 2024
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaMahkamah Konstitusi Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Kepala Daerah, Kuasa Hukum: Langsung Berlaku
23 Desember 2023
Mahkamah Konstitusi memutuskan kepala daerah yang terpilih pada 2018 dan dilantik pada 2019 tetap menjabat hingga 2024.
Baca Selengkapnya