TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang sekaligus merupakan Ketua Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi Pendukung Pemerintahan akan segera menyampaikan pernyataan resmi mengenai nasib Partai Keadilan Sejahtera di dalam koalisi dan jajaran pemerintahan.
"Nanti statement akan disampaikan secara resmi (oleh Presiden)," kata juru bicara Kepresidenan Julian Aldrian Pasha, di Jakarta, Rabu, 4 April 2012. "Sampai saat ini, saya belum bisa memberikan komentar mengenai keberadaan dan kelanjutan PKS di (dalam) pemerintahan."
Julian enggan memberikan informasi mengenai nasib tiga menteri dari PKS yang berada dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Menurut dia, mengangkat dan memberhentikan para menteri sepenuhnya merupakan kewenangan presiden. "Bapak Presiden yang nanti akan memutuskan apakah nanti ada perombakan kabinet," ujarnya.
Semalam, Setgab sepakat mengeluarkan PKS dari koalisi. Keputusan yang diambil dalam pertemuan di kediaman Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, ini dilatarbelakangi sikap PKS yang berseberangan dengan partai koalisi ihwal kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Pertemuan dihadiri semua pimpinan partai koalisi, kecuali pimpinan PKS.
Menurut Julian, ketidakhadiran PKS dalam pertemuan Setgab di Cikeas semalam karena memang partai itu tidak diundang. "Kesepakatan dari parpol koalisi memang tidak hadir," ucap dia.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
