Mobil dinas Pemerintah Kota Bekasi. Tempo/IKA NINGTYAS
TEMPO.CO, Surakarta - Rencana pemerintah pusat yang akan melarang kendaraan dinas menggunakan Premium mendapat dukungan dari Pemerintah Kota Surakarta. Wali Kota Surakarta Joko Widodo menilai, jika kebijakan itu untuk menghemat bahan bakar minyak bersubsidi, maka tidak ada masalah.
“Sepanjang itu baik, tidak ada masalah,” katanya kepada wartawan di Surakarta, Rabu, 4 April 2012. Sosok yang akrab disapa Jokowi ini mengatakan memang semestinya pemerintah memberi contoh ke masyarakat dalam penggunaan BBM bersubsidi.
Menurut Jokowi, ketika harga minyak dunia semakin naik, dampaknya subsidi energi juga naik. Oleh sebab itu, penghematan menjadi salah satu solusi. Salah satunya, pemerintah bisa beralih menggunakan BBM non-subsidi.
Namun demikian, dia mengakui jika seluruh mobil dinas bahan bakarnya diganti Pertamax, maka anggaran operasional pasti meningkat. Bahkan ada kemungkinan Surakarta tidak sanggup menganggarkan karena keterbatasan dana. “Kalau terlalu banyak yang harus dikeluarkan (untuk Pertamax), mungkin tidak kuat,” ucapnya.
“Tapi saya kira pemerintah pasti sudah memikirkan dampaknya. Bagi kami, mungkin nanti ada revisi anggaran di APBD Perubahan,” dia menambahkan.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Surakarta Budi Yulistianto mengatakan standar bahan bakar yang digunakan mobil dinas adalah Premium dan Solar. “Anggarannya memang untuk membeli Premium dan Solar,” katanya.
Jika memang nantinya pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah menggunakan Pertamax untuk mobil dinas, dia menyebut kemungkinan ada dua opsi, yaitu menambah anggaran atau pembatasan jatah BBM.
Dia mengatakan ada sekitar 300 mobil dinas yang dimiliki pemerintah Surakarta. Rata-rata setiap mobil dinas mendapat jatah Premium atau Solar sebanyak 80 liter dalam sebulan. Untuk anggaran operasional mobil dinas, dia mengatakan menjadi kewenangan masing-masing satuan kerja perangkat daerah.
