TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan partainya tidak terpengaruh dengan isu yang dilemparkan Sekretariat Gabungan terkait koalisi. Dia mengakui pemutusan hubungan koalisi akan diterima bila disampaikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kalau yang ngomong Sekretariat Gabungan artinya mereka gagal memahami," kata Fahri di gedung DPR-RI, Rabu, 4 April 2012. Menurut dia, urusan koalisi sepenuhnya berada di tangan Presiden. "Kalau bukan Presiden langsung yang ngomong tidak ada efeknya ke partai," katanya.
Menurut Fahri, dari kesepakatan internal partai, keputusan akan tetap bertahan di dalam koalisi atau tidaknya bergantung Presiden. "Dia yang meminang kami pertama kali," katanya. Sehingga dia sekali lagi menekankan bahwa posisi PKS di dalam koalisi urusan SBY. "Apalagi posisi menteri," katanya.
Fahri mengatakan apa yang dilontarkan oleh Syarif Hasan selaku Sekretaris Setgab tidak memenuhi perspektif etika dan tata hukum negara.
Seperti diketahui, Presiden SBY, yang juga Ketua Sekretariat Gabungan Partai Koalisi, memimpin rapat Setgab di Cikeas. Hadir dalam rapat itu, pimpinan partai koalisi minus PKS. Mereka adalah Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Alie, dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Pertemuan Selasa, 3 April 2012 malam itu berlangsung tiga jam. Pertemuan, menurut Sekretaris Setgab Syarief Hassan, sengaja tidak mengundang PKS. (baca: Pertemuan Setgab Sengaja Tak Undang PKS) Dan hasilnya, Setgab akhirnya mengeluarkan PKS dari koalisi karena dianggap menyalahi kontrak koalisi. (Baca: Setgab Keluarkan PKS dari Koalisi)
Keputusan itu, menurut Syarief, berkaitan dengan sikap PKS yang kembali berseberangan dengan kebijakan pemerintah. Terakhir adalah opsi yang diambil PKS untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi (BBM) di paripurna DPR. Saat voting, Fraksi PKS tetap mempertahankan Pasal 7 Ayat 6 dalam UU APBN-P 2012 yang mengatur harga BBM bersubsidi tidak naik. PKS menolak opsi yang memberi ruang bagi pemerintah untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
