TEMPO.CO, Pontianak - Pada pemilihan kepala daerah Kalimantan Barat, September mendatang, Komisi Pemilihan Umum akan mengumumkan daftar pemilih tetap secara online. “Sehingga setiap warga Kalbar dapat mengetahui dengan pasti sudah terdaftar atau tidak dirinya sebagai pemilih dalam Pemilukada 2012,” kata Ketua KPU Provinsi Kalbar A.R. Muzammil, Selasa, 3 April 2012.
Menurut dia, di laman website KPU Kalbar, akan diumumkan daftar pemilih sementara (DPS). Untuk meng-entry data, KPU Kalbar akan bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Kalbar. "Terobosan ini untuk mengakomodir masyarakat agar mendapat akses yang mudah untuk mengetahui dirinya sudah terdaftar atau belum," ujar Muzammil.
Sistem online tersebut hanya digunakan untuk mengetahui seseorang sudah masuk dalam daftar pemilih atau belum, bukan untuk pendaftaran sebagai pemilih. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kalbar, saat ini tercatat 5.190.915 jiwa penduduk di Kalbar.
KPU terus berupaya agar seluruh warga Kalbar dapat menggunakan hak suaranya. Sesuai dengan ketentuan KPU pusat, pendataan harus komprehensif, akurat, dan mutakhir. Sumber data berasal dari daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota, dan Data Kependudukan Pemerintah.
“Dua jenis data tersebut digunakan dengan pertimbangan bahwa DPT pemilu terakhir telah menyediakan informasi yang lengkap mengenai pemilih,” kata Muzammil. Pemungutan suara Pilkada Kalbar akan digelar Kamis, 20 September 2012.
ASEANTY PAHLEVI
Berita terkait
Fadli Zon: Calon Kepala Daerah dari TNI/Polri Belum Tentu Tegas
6 Januari 2018
Soal perwira TNI/Polri yang terjun ke dunia politik lewat Pilkada menurut Fadli Zon tak menentukan ia akan tegas dalam memimpin.
Baca SelengkapnyaJenderal Ikut Pilkada, Ahli Pertahanan: Aturannya Berantakan
6 Januari 2018
Jika merujuk pada UU Pilkada, anggota TNI, personel Polri, dan pejabat negara lain tidak perlu mundur dari jabatannya saat akan mencalonkan diri.
Baca SelengkapnyaPengamat: Jenderal Ikut Pilkada karena Kaderisasi Partai Gagal
6 Januari 2018
Keputusan mengusung calon bukan kader partai dalam pilkada akan menimbulkan konsekuensi. Di antaranya sulit dikontrol dan diawasi partai.
Baca SelengkapnyaGolkar Resmi Usung Bima Arya dan Direktur KPK di Pilkada Bogor 2018
6 Januari 2018
Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku memilih Dedie dengan menilai sisi personal wakil yang digandengnya dalam pilkada Kota Bogor.
Baca SelengkapnyaEmpat Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur NTB Siap Bertarung
5 Januari 2018
Satu wajah baru dan tiga pejabat lama akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur NTB pada Pilkada serentak Juni 2018 mendatang.
Baca SelengkapnyaPilkada, BI Kaltim Prediksi Peredaran Uang Palsu Meningkat
4 Januari 2018
BI Kaltim memprediksi peredaran uang palsu meningkat bersamaan dengan Pikada.
Baca SelengkapnyaGerindra Punya Syarat Sebelum Calonkan Moreno di Pilkada Jatim
27 Desember 2017
Banyak pihak meragukan kemampuan politik kader Gerindra yang juga atlet balap Moreno. Namun, Gerindra tidak ragu sedikit pun.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2017: Setelah Pilkada Rasa Sara dan Politik Identitas
26 Desember 2017
Politik identitas masih membayangi Pilkada 2018, terpilihnya Anies-Sandi mencerminkan adanya polarisasi di masyarakat.
Baca SelengkapnyaPilkada 2018 Diprediksi Meningkatkan Daya Beli Masyarakat
17 Desember 2017
Kebijakan moneter yang telah dimulai sejak tahun ini dan kebijakan pemerintah untuk 2018 akan mampu menopang penguatan daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua PSSI Nyalon di Pilkada Sumatera Utara, Ini Kata Kemenpora
22 November 2017
Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi akan maju dalam pemilihan Gubernur Sumatera Utara periode 2018-2023.
Baca Selengkapnya
