Tanpa PKS, Kubu Koalisi Klaim Masih Kuasai 60 Persen Suara

Reporter

Editor

Selasa, 3 April 2012 07:49 WIB

Pertemuan Seketariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi, di Jakarta (16/2). TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa menilai sikap PKS seringkali tidak bisa diajak kompromi. Namun bagi Demokrat dan kubu koalisi, kehilangan PKS tak akan berdampak apa-apa.


Menurut Saan, dengan komposisi yang ada minus PKS, sebenarnya koalisi juga masih solid. ""Nggak masalah di Parlemen tanpa PKS, koalisi masih 60 persen" kata Saan kepada Tempo, Senin 2 April 2012.


Karenanya, menurut Saan, PKS seharusnya sudah bisa memutuskan sikapnya dalam koalisi, tanpa perlu menunggu. Saan menilai, sikap PKS dalam pembahasan APBN sudah tak lagi bisa dimaafkan. Menurutnya, pelanggaran terhadap kontrak koalisi sudah kerap dilakukan PKS.

"Kemarin itu kan sebenarnya kami membuat kontrak baru tujuannya agar koalisi semakin solid, semakin bisa terjaga keutuhannya, tidak lagi ada multitafsir terhadap komitmen dan tidak ada pelanggaran. Tetapi kan ternyata pelanggaran masih juga dilakukan. Ini sudah tak bisa dimaafkan," ujarnya.

Dalam rapat paripurna soal kenaikan harga BBM Jumat kemarin, PKS akhirnya memutuskan secara tegas untuk menolak kenaikan BBM. Sikap ini diambil setelah opsi PKS yang mensyaratkan hara rata-rata minyak harus naik 20 persen dari patokan harga minyak dunia tak dihiraukan anggota koalisi lainnya.

Penolakan PKS ini bersebrangan dengan sikap anggota koalisi lainnya. Akibatnya, posisi PKS di koalisi terancam. Sejumlah kader PKS mendesak Presiden SBY memberikan hukuman kepada PKS.

Saan mengatakan, seluruh anggota koalisi telah gerah dengan sikap mendua PKS. Ia mengatakan, sejumlah anggota partai koalisi sudah menyampaikan keluh kesahnya kepada Demokrat untuk mencoret PKS dari koalisi. "Itu aspirasi dari peserta koalisi. Kami berharap Pak SBY bisa mengakomodir aspirasi kami," ujarnya.

Ia menambahkan, sikap PKS seringkali tidak bisa diajak kompromi. Dalam pembahasan APBN Perubahan 2012 kemarin, menurutnya opsi yang ditawarkan PKS tak masuk akal. Syarat kenaikan harga minyak mencapai 20 persen selama tiga bulan menurutnya sama saja menjebloskan pemerintah ke dalam jurang. "Itu opsi yang tidak mungkin. Keburu APBN jebol duluan. Defisit diatas 3 persen. Sama saja menjebloskan pemerintah ke jurang," ujarnya.

FEBRIYAN


Berita terkait
Kekesalan SBY terhadap PKS Memuncak
PKS Mendua, Menteri Tifatul Disebut Terpojok
SBY Sampaikan Nasib PKS di Setgab

PKS Persilakan Menterinya Dicopot
SBY: Harga BBM Naik Dikaitkan Politik 2014

Menuju Mekah, Indra Azwan Sampai Sumatera

PKS Yakin SBY Tak Copot Menteri

Advertising
Advertising

Berita terkait

Elite Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Berkumpul di Pulau, Apa yang Dibahas?

31 Mei 2023

Elite Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Berkumpul di Pulau, Apa yang Dibahas?

Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres berkumpul di pulau pada pekan lalu. Apa saja yang dibahas?

Baca Selengkapnya

PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara

23 Mei 2023

PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara

Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya

Kala Anies Baswedan Ungkit Dukungan PKS Saat Jabat Gubernur DKI Jakarta

24 Februari 2023

Kala Anies Baswedan Ungkit Dukungan PKS Saat Jabat Gubernur DKI Jakarta

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi bakal Capres 2024.

Baca Selengkapnya

Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

11 Januari 2023

Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.

Baca Selengkapnya

Ridwan Saidi Meninggal, Anis Matta: Terima Kasih Atas Usahamu Menjaga Demokrasi Kita

25 Desember 2022

Ridwan Saidi Meninggal, Anis Matta: Terima Kasih Atas Usahamu Menjaga Demokrasi Kita

Budayawan Betawi Ridwan Saidi tutup usia hari ini, Minggu, 25 Desember 2022.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

21 Agustus 2022

Anies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota

"Kalau sudah selesai satu urusan, kita bersiap dengan urusan yang berikutnya," kata Anies Baswedan sambil mengutip Surat Al-Insyirah ayat 7

Baca Selengkapnya

Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

21 Agustus 2022

Jabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta

Anies Baswedan mengatakan meski tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai Oktober mendatang ia tidak akan meninggalkan Jakarta

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

21 Agustus 2022

Anies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya

"Setelah selesai Oktober tuntas di Jakarta, besoknya ke mana habis itu?" tanya Anies Baswedan yang dijawab kader PKS dengan teriakan 'Presiden'.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

21 Agustus 2022

Anies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema

PKS bakal memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki karakter nasionalis-religius. Anies Baswedan masuk daftar

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat

5 Agustus 2022

Anies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat

PKS memuji Anies Baswedan yang mengubah nama rumah sakit jadi rumah sehat dengan mengatakan Puskesmas bukan Pusat Kesakitan Masyarakat.

Baca Selengkapnya