TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, memastikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono selaku Ketua Sekretariat Gabungan akan bertindak tegas terhadap Partai Keadilan Sejahtera. Menurut dia, sikap PKS dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jumat 30 Maret 2012 lalu, tak hanya membuat marah Partai Demokrat, "Tapi semua ketua umum partai koalisi marah," ujarnya kepada Tempo Senin 2 April 2012 kemarin.
Mubarok mengatakan kekesalan Yudhoyono sudah sampai titik kulminasi. Menurut dia, Presiden tak akan bersikap lunak lagi. "Kalau kemarin-kemarin masih bisa dimaafkan," ujarnya.
Wakil Ketua Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat, Viva Yoga Mauladi, berharap Yudhoyono bersikap tegas terhadap PKS. Dia sangat menyesalkan sikap partai dakwah itu. "Untuk apa ada sekretariat gabungan kalau tidak kompak?" Viva menyebutkan beberapa kasus di mana PKS berseberangan dengan anggota koalisi, misalnya masalah BBM, Century, dan kasus pajak sebagai contohnya. Menurut Viva, kondisi koalisi yang tidak kompak ini harus menjadi perhatian Presiden agar Setgab dapat menjadi koalisi yang solid.
Sikap serupa disampaikan anggota Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Malik Haramain. Dia meminta PKS segera mengambil keputusan tegas: apakah tetap di koalisi atau menjadi oposisi. "Jangan menjadi partai koalisi tapi kelakuannya oposisi. Harus konsisten," kata Malik.
Sementara itu, Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan memilih abstain. Mereka menyatakan tak ikut campur soal nasib PKS dalam koalisi. "Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak SBY," ujar Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso juga menyatakan menyerahkan nasib PKS ke tangan Presiden Yudhoyono. "Golkar tidak mau ikut campur," ujarnya.
Diributkan oleh anggota koalisi atas sikap yang dianggap membelot, PKS tidak ambil pusing. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Mahfudz Siddiq mengaku partainya sedang gencar mensosialisasi sikap penolakan kenaikan harga BBM.
Kemarin Presiden Yudhoyono, yang berkantor di kediamannya di Puri Cikeas, telah memanggil beberapa menteri secara bergantian. Menurut Mubarok, pertemuan Presiden dengan beberapa menteri itu membahas nasib koalisi. "Presiden mempersilakan PKS jika ingin keluar dari koalisi," kata Mubarok.
Dia menegaskan, PKS sudah mengutarakan maksud akan keluar dari koalisi dalam Setgab. "PKS sudah secara langsung mengutarakan kepada kami," katanya. Hanya, belum ada pembicaraan mengenai waktu. "Belum ada surat resmi dari PKS."
Namun, menurut juru bicara kepresidenan Julian Aldrin Pasha, agenda Presiden dengan para menteri itu adalah pembahasan perkembangan terkini negara. "Sifatnya internal, bukan khusus," ujar dia. Mereka yang dipanggil, antara lain, Menteri-Sekretaris Negara Sudi Silalahi.
l ANGGA SUKMA WIJAYA | FEBRIYAN | PRIHANDOKO | SYAILENDRA
Berita Terkait:
PKS Mendua, Menteri Tifatul Disebut Terpojok
SBY Sampaikan Nasib PKS di Setgab
PKS Persilakan Menterinya Dicopot
SBY: Harga BBM Naik Dikaitkan Politik 2014
Menuju Mekah, Indra Azwan Sampai Sumatera
PKS Yakin SBY Tak Copot Menteri
Penolak Harga BBM Naik Dukung Uji Materi APBN-P
Demo BBM Naik,GamawanTegur Dua Wakil Kepala Daerah
Berita terkait
Elite Koalisi Perubahan Pengusung Anies Baswedan Berkumpul di Pulau, Apa yang Dibahas?
31 Mei 2023
Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan sebagai capres berkumpul di pulau pada pekan lalu. Apa saja yang dibahas?
Baca SelengkapnyaPSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaKala Anies Baswedan Ungkit Dukungan PKS Saat Jabat Gubernur DKI Jakarta
24 Februari 2023
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan untuk menjadi bakal Capres 2024.
Baca SelengkapnyaMeski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan
11 Januari 2023
Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.
Baca SelengkapnyaRidwan Saidi Meninggal, Anis Matta: Terima Kasih Atas Usahamu Menjaga Demokrasi Kita
25 Desember 2022
Budayawan Betawi Ridwan Saidi tutup usia hari ini, Minggu, 25 Desember 2022.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Bersiap Hadapi Urusan Berikutnya usai Lengser dari Balai Kota
21 Agustus 2022
"Kalau sudah selesai satu urusan, kita bersiap dengan urusan yang berikutnya," kata Anies Baswedan sambil mengutip Surat Al-Insyirah ayat 7
Baca SelengkapnyaJabatannya Habis Oktober 2022, Anies Baswedan: Insya Allah Tetap Ada di Jakarta
21 Agustus 2022
Anies Baswedan mengatakan meski tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta selesai Oktober mendatang ia tidak akan meninggalkan Jakarta
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Selesai Oktober Istirahat Dulu Baru Kerja Lagi yang Berikutnya
21 Agustus 2022
"Setelah selesai Oktober tuntas di Jakarta, besoknya ke mana habis itu?" tanya Anies Baswedan yang dijawab kader PKS dengan teriakan 'Presiden'.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Hadiri Acara Jalan Sehat PKS, Sorakan Presiden Menggema
21 Agustus 2022
PKS bakal memilih calon presiden dan wakil presiden yang memiliki karakter nasionalis-religius. Anies Baswedan masuk daftar
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan Ubah Rumah Sakit Jadi Rumah Sehat, PKS: Puskesmas Bukan Pusat Kesakitan Masyarakat
5 Agustus 2022
PKS memuji Anies Baswedan yang mengubah nama rumah sakit jadi rumah sehat dengan mengatakan Puskesmas bukan Pusat Kesakitan Masyarakat.
Baca Selengkapnya