TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) tidak dilantik presiden. Hal tersebut dinyatakan dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPR RI dengan Sekretariat Negara yang dipimpin Ibrahim Ambong, Senin (9/2). "Karena dalam undang-undang No.32 tahun 2002 yang bunyinya tidak ada ketentuan KPI dilantik presiden. Hanya dinyatakan dalam pasal 10 ayat 3 anggota KPI pusat secara administratif ditetapkan presiden atas usul presiden. Ini berbeda dengan KPK," ujar Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo. Dalam Keppres No.267/M tahun 2003 tanggal 26 Desember 2003 telah ditetapkan sembilan orang anggota KPI Pusat untuk masa jabatan 2003-2006. Menaggapi pernyataan Bambang Kesowo, beberapa anggota DPR masih beranggapan bahwa KPI harus dilantik presdien. "KPI semestinya disahkan presiden karena KPI akan berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar dan membutuhkan dukungan yang kuat," kata Aisyah Amini.Sementara itu, mengenai anggaran untuk KPI, menurut Bambang Kesowo, untuk tahun ini akan diambil dari APBN. Besarnya anggaran KPI untuk 2004 sedang dibahas. Tapi, untuk sementara KPI yang ditetapkan pada 26 Desember 2003, memenuhi kebutuhan operasionalnya dari kantor Menteri Negara Komunukasi dan Informasi.Muhamad Fasabeni - Tempo news Room