TEMPO.CO, Jakarta - Diancam sejumlah politikus Partai Demokrat karena menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi melawan.
Dia mengaku tak takut dengan ancaman Partai Dmeokrat mengeluarkan PKS dari koalisi. "Silakan saja mereka (Demokrat) meminta. Tetapi kami berkoalisi tidak dengan Demokrat, melainkan dengan SBY-Boediono," ujar Aboe saat dihubungi, Senin, 2 April 2012.
Menurut Aboe, tergabungnya PKS sebagai anggota koalisi diatur berdasarkan kesepakatan Majelis Syuro dan Ketua Koalisi, Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam berkoalisi, sikap PKS sejak awal pemenangan SBY menjadi presiden hingga sekarang sangat jelas. Menurut Aboe, kontribusi PKS dalam koalisi sudah ditunjukkan sejak awal. "SBY sangat bijak dalam melihat perjanjian itu dan saya yakin dia tahu bagaimana PKS bekerja," ujarnya.
Aboe meyakinkan meskipun fraksinya punya sikap berbeda dalam sidang paripurna tanggal 30 Maret lalu, PKS tetap berkomitmen mengawal pemerintahan SBY-Boediono hingga 2014 mendatang. "Perjanjiannya jelas dan kami tidak akan melanggar," ujar dia.
Kemarin, dalam rapat DPP Demokrat yang dihadiri Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono, sejumlah elite Demokrat meminta presiden mendepak PKS dari koalisi. Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum mengatakan, dalam pertemuan selama sekitar tiga jam itu sejumlah pengurus menyampaikan keluhan atas sikap PKS di koalisi. Dia pun meminta SBY segera mencoret PKS dari koalisi. "Kami merasa Presiden bisa bekerja dan mengambil keputusan," ujarnya seusai acara.
Ketua Departemen Komunikasi Publik Demokrat Andi Nurpati mengatakan SBY menerima aspirasi para kader. Tapi, kata dia, SBY lebih dulu akan berkonsultasi dengan para pemimpin partai koalisi. Anggota Fraksi Demokrat, Salim Mengga, memastikan pembicaraan tentang PKS segera digelar di Sekretariat Gabungan Koalisi. "Mungkin minggu depan," katanya.
Dalam rapat paripurna DPR, PKS berbeda sikap dengan lima partai koalisi lainnya yang menyetujui pemerintah menaikkan harga BBM asalkan harga minyak mentah Indonesia naik minimal 15 persen selama enam bulan. PKS sependapat dengan tiga partai oposisi yang tak ingin pemerintah menaikkan harga. Tiga partai itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerindra, dan Partai Hanura.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
