TEMPO.CO, Jakarta -Pemerintah tak mau berlama-lama menyikapi keputusan rapat paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat mengenai keputusan harga bahan bakar minyak. "Tentu setelah ini, kami akan konsolidasi, tidak boleh terlalu lama, satu, dua minggu," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka rapat kabinet di Istana Kepresiden, Sabtu 31 Maret 2012.
Semalam, Dewan menolak kenaikan BBM per 1 April tapi memberi keputusan kenaikan ditunda hingga dalam waktu enam bulan ke depan. Pemerintah bisa langsung menaikkan harga BBM jika harga minyak mentah naik rata-rata 15 persen dari APBN-P 2012. Selain ditunda, Dewan juga mensahkan APBN-Perubahan 2012 dengan harga BBM yang baru dan subsidi bahan bakar yang berbeda.
Menurut SBY, hasil paripurna semalam, merupakan proses politik yang amat dinamis. Hasil politik tersebut, tentunya segera ditanggapi pemerintah, mengingat harga minyak terus bergerak naik. "Setelah itu (kami) bergerak ke depan untuk menjaga perekonomian, dan menjalankan tugas pemerintahan," katanya.
Maka hadirlah rapat kabinet untuk menanggapi dan menyusun agenda pemerintah selanjutnya. Rapat ini diawali dengan penjelasan tiga menteri terkait kenaikan BBM lalu diakhiri dengan pernyataan SBY ke masyarakat.
"Setelah ini, akan saya sampaikan penjelasan yang ditujukan seluruh masyarakat Indonesia, pelaku ekonomi dan pelaku dunia usaha, baik domestik maupun dari negara sahabat," ujar SBY.
DIANING SARI
Berita Terkait
Setgab Ancam Depak PKS
SBY: Kebijakan BBM Bikin Situasi Panas dan Hangat
Polisi Bebaskan 23 Pendemo Anti BBM Naik
SBY Pimpin Rapat Kabinet Soal BBM
Menteri Jelaskan Dampak Putusan BBM ke SBY
Paripurna DPR, Kicauan @Anas Urbaningrum Soal BBM
Polisi Tangkap 135 Pendemo Kenaikkan Harga BBM
Berita terkait
Sri Mulyani Bertemu SBY, Jusuf Kalla dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, Ini yang Dibahas
4 hari lalu
Sri Mulyani mengungkapkan pertemuannya dengan SBY membahas berbagai hal
Baca SelengkapnyaNapak Tilas Reformasi 1998: Aksi Mahasiswa UI Tolak Pidato Presiden, Tragedi Trisakti, sampai Soeharto Lengser
6 hari lalu
Aksi mahasiswa UI menolak pidato pertanggung jawaban Presiden Soeharto. Berikut berbagai peristiwa mengiringi Reformasi 1998.
Baca SelengkapnyaDemokrat Klaim Ide Presidential Club Sudah Ada Sejak era SBY
10 hari lalu
Demokrat menyatakan ide pembentukan presidential club sebetulnya sudah tercetus sejak 2014.
Baca SelengkapnyaPembatasan BBM Bersubsidi Samarkan Kenaikan Harga, YLKI Dorong Subsidi Tertutup
12 Maret 2024
Pengurus YLKIAgus Suyatno menilai kebijakan pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar distorsi terminologi kenaikan harga.
Baca SelengkapnyaKuba Bangkrut, Harga BBM Naik Hingga 500 Persen per 1 Februari
11 Januari 2024
Kuba di ambang krisis ekonomi yang parah. Harga BBN naik hingga lima kali lipat membuat warganya menjerit.
Baca SelengkapnyaBEM UGM Beri Gelar Jokowi Alumnus UGM Paling Memalukan, Berikut Deretan Kritik BEM Seluruh Indonesia
10 Desember 2023
BEM UGM memasang baliho bergambar Jokowi bertuliskan Alumnus UGM Paling Memalukan. Berikut deretan kritik dari BEM se Indonesia terhadap Jokowi.
Baca Selengkapnya50 Tahun Puan Maharani, Begini Perjalanan Karier Politik Anak Megawati
7 September 2023
Ketua DPR RI Puan Maharani berulang tahun ke-50, pada 6 September kemarin. Tahun lalu, ulang tahunnya jadi masalah karena dilaporkan ke MKD.
Baca SelengkapnyaGubernur BI Prediksi Inflasi Pangan pada Semester Pertama 2023 Masih Tinggi: Perlu Dikendalikan
17 Januari 2023
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo memprediksi inflasi pada paruh pertama tahun ini masih akan tinggi.
Baca SelengkapnyaSejarah Pembangunan Jembatan Suramadu, Jembatan Terpanjang di Indonesia
16 Januari 2023
Selain salah satu ikon Jawa Timur, Jembatan Suramadu juga menyambungkan hidup antara dua pulau. Simak sejarah singkat berdirinya jembatan tersebut.
Baca SelengkapnyaKaleidoskop 2022: 11 Peristiwa Ekonomi, Sengkarut Kelangkaan Minyak Goreng hingga Impor Beras
30 Desember 2022
Berbagai peristiwa mewarnai perekonomian nasional tahun 2022, dari sengkarut minyak goreng, resesi global, kenaikan harga BBM hingga impor beras.
Baca Selengkapnya