TEMPO.CO, Jakarta -Akun media sosial @AnasUrbaningrum menampilkan kicauan menanggapi Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengenai kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak yang ricuh Jumat 30 Maret 2012 siang hingga Sabtu 31 Maret 2012 dinihari.
"Apa arti hasil voting di DPR kemarin? Ada landasan hukum dan politik bagi Pemerintah untuk mengambil langkah bagi keselamatan ekonomi nasional," bunyi kicauan dalam akun yang dimiliki Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sekitar pukul 17.45 WIB, Sabtu 31 Maret 2012.
Menurut @Anasurbaningrum, hasil keputusan akhir adalah keputusan moderat dan akomodatif. "Tidak mudah menaikkan harga BBM, tetapi juga tidak terhalang otoritas pemerintah jika kondisi memaksa."
Soal berbedaan pendapat besaran harga BBM, "Yang penting tidak perlu marah-marah, saling menyerang dan saling memvonis. Yang penting adalah bagaimana ekonomi nasional selamat, pembangunan berlanjut dan rakyat miskin-wong cilik dilindungi."
Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPR Marzuki Alie sejak pukul 14.00 itu berlangsung bertele-tele. Pada pukul 00.30 dinihari baru diambil voting, dengan hasil akhir mayoritas anggota DPR setuju memberi wewenang kepada pemerintah menentukan kebijakan harga BBM. DPR memberikan syarat apabila terjadi presentase kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) rata-rata 15 persen dari asumsi APBN 2012 dalam waktu enam bulan.
