TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Sekretaris Fraksi Partai Demokrat Saan Mustofa menegaskan Demokrat tak akan membicarakan sanksi kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menyatakan menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak. Demokrat akan melihat dulu langkah apa yang akan dilakukan PKS jika nanti pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM.

"Itu nanti. Kita akan lihat dulu bagaimana sikap PKS kalau memang BBM naik," kata Saan kepada wartawan di gedung MPR/DPR, Rabu, 28 Maret 2012.

PKS melakukan manuver politik melalui pernyataan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaq. Dia menyatakan akan menolak kenaikan harga BBM di parlemen. Namun pernyataan ini berbeda dengan suara Fraksi PKS di Badan Anggaran DPR. Mereka menyatakan setuju dengan opsi pertama postur APBN-Perubahan 2012 yang diajukan pemerintah.

Dalam opsi APBN Perubahan yang diajukan pemerintah, subsidi BBM, LPG, dan BBN hanya diberikan sebesar Rp 137,4 triliun. Konsekuensinya, Pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBN 2012 yang melarang pemerintah menaikkan harga BBM harus dihapus. Namun pemerintah mengajukan anggaran sebesar Rp 30,6 triliun untuk kompensasi kenaikan BBM. Anggaran Rp 25,6 triliun itu akan digunakan untuk kompensasi berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat dan sisanya untuk subsidi transportasi.

Saan menghormati penolakan PKS tersebut. Dia hanya mengingatkan bahwa PKS merupakan anggota dari koalisi yang seharusnya mengusung apa pun kebijakan pemerintah. "Sebagai kawan, kami harap PKS tetap bisa memegang komitmen untuk mengawal pemerintah dengan segala kebijakannya. Konsisten mendukung apa pun kebijakan pemerintah," katanya.

Hal senada diungkapkan oleh Wakil Sekjen Partai Demokrat, Ramadhan Pohan. Menurut dia, partainya tidak akan mengeluarkan pernyataan apa pun sebelum PKS menentukan langkah berikutnya. "Jawabannya tergantung. Ingat, bola bukan di kami, tapi di mereka," katanya.

FEBRIYAN