TEMPO.CO, Surabaya - Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Airlangga, Profesor Doktor Hotman Siahaan, menilai tindakan Wali Kota Surabaya, Bambang Dwi Hartono, yang memimpin aksi unjuk rasa menolak kenaikkan harga bahan bakar minyak menjadi bermasalah secara fatsun politik. Apalagi aksi tersebut dilakukan di depan Gedung Negara Grahadi, salah satu simbol pemerintah dan negara.

Menurut Hotman, sebagai Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Timur boleh-boleh saja Bambang bersikap yang sejalan dengan sikap partainya. Tapi masalahnya, Bambang telah terikat sumpah jabatan sebagai birokrat yang mau tidak mau harus menjalankan kebijakan pemerintah pusat. "Di sinilah yang saya anggap secara fatsun politik sikap Bambang menjadi problematik," kata Hotman saat dihubungi Tempo, Selasa sore, 27 Maret 2012.

Ancaman Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, yang akan menjatuhkan sanksi kepada pejabat pemerintah yang menolak kenaikan harga BBM, seperti yang dilakukan Bambang, juga dinilai Hotman tidak sejalan dengan aturan yang ada. Sebab Bambang dipilih satu paket dengan Wali Kota, Tri Rismaharini, dalam pemilihan kepala daerah secara langsung.

Kalaupun ada sanksi terkait kesalahan yang dilakukan Bambang, menurut Hotman, yang berhak menjatuhkan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat. "Inilah anomali reformasi, semuanya serba terbolak-balik," ujar Hotman sambil tertawa.

Di sisi lain Hotman juga menilai bahwa Bambang sudah tidak nyaman dengan Tri Rismaharini. Keduanya telah lama terlibat perseteruan terselubung. Risma, yang juga diusung PDI Perjuangan, sering memilih sikap berbeda dengan Bambang dalam beberapa hal.

Bahkan hari ini Risma membatalkan acara rapat paripurna di DPRD Surabaya tanpa alasan. Pembatalan Risma tersebut juga dikritik Bambang. "Orang jadi berpikiran tindakan Bambang yang sering jalan sendiri sebagai perwujudan rasa resah karena kurang diberi peran," ucap Hotman.

Ketika dimintai konfirmasi oleh Tempo, Bambang tidak mempermasalahkan penilaian Hotman. "Silakan saja dinilai begitu. Tapi sikap saya sudah gamblang dan jelas, saya tidak nggandoli jabatan," kata Bambang melalui pesan pendek dari telepon selulernya.

Sebelumnya kepada wartawan Bambang mengatakan bahwa sebagai kader PDI Perjuangan, dirinya akan tunduk kepada semua perintah partainya. Bambang bahkan mengaku tidak segan menanggalkan jabatannya bila diharuskan memilih. "Saya siap diberhentikan karena tindakan saya, masih banyak medan pengabdian di Indonesia," tutur bekas Wali Kota Surabaya dua periode tersebut.

KUKUH S WIBOWO