TEMPO Interaktif, Jakarta: Juru Bicara Departemen Luar Negeri (Deplu) Marty Natalegawa mengatakan berita tentang pemasangan alat penyadap di Kantor Kedutaan Besar RI di Canberra Australia tidak benar. "Bukan Penyadapan," jawab Marty ketika dimintai konfirmasi soal ini.Ia menegaskan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah adanya percampuran atau tumpang tindih frekuensi, yaitu antara frekuensi yang ada di KBRI dengan frekuensi salah satu televisi swasta di Australia. "Ada tumpang tindih frekuensi dengan stasiun televisi swasta sehingga mengakibatkan terjadinya gangguan," ujar Marti yang dihubungi Tempo News Room, Selasa (3/2), di Jakarta. Masalah ini, katanya, sudah diselesaikan tahun lalu (2003). Ketika percampuran frekuensi ini terjadi, KBRI mengirim Interdep, lembaga lintas departemen yang berisikan ahli-ahli komunikasi dari Deplu, Badan Intelejen Negara (BIN) dan Badan Intelejen Strategis (BAIS) untuk melakukan penelitian. Dalam penelitiannya, badan ini menemukan adanya semacam percampuran frekuensi. "Masalah ini sudah lama sekali diselesaikan," tambah Marty.Masalah lain yang sebenarnya terjadi, kata Marty, bahwa sejak peristiwa Bom Bali, Pemerintah Australia meningkatkan pengamanan terhadap kantor-kantor perwakilan negara lain yang ada di Australia, yaitu dengan memasang semacam alarm. Alarm ini berfungsi untuk menghubungi aparat kepolisian Australia, jika sewaktu-waktu terjadi tindak teroris atau lainnya di kantor tersebut. "Bukan hanya di kantor perwakilan Indonesia, tapi di semua kantor perwakilan," ujar Marty. Pemasangan sarana alarm ini, kata Marty, hanya bersifaat sesaat. "Sekarang sudah tidak ada lagi, sudah dicabut" ujar Marty. Marty menegaskan bahwa Indonesia sangat mengedepankan masalah kerahasiaan negara. Terutama terhadap kantor-kantor perwakilan Indonesia yang ada di seluruh dunia. Dia juga menegaskan bahwa masalah ini merupakan masalah lama dan sudah diselesaikan semuanya. Disinggung mengenai diangkatnya kembali kasus ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Marty mengatakan, "Saya tidak tahu. Anda tanya ssendiri ke DPR." Sementara itu Atase Pers Kedutaan Besar Australia Kurk Cuningham, yang juga dihubungi Tempo News Room mengatakan, dirinya tidak bisa memberikan keterangan apapun karena dia tidak mengetahui tentang hal tersebut. Namun dia mengatakan dirinya tidak mengerti kenapa masalah ini timbul kembali padahal terjadinya dua tahun yang lalu.Dia juga mengatakan dirinya saat ini tidak bisa menghubungi Canberra untuk minta penjelasan. "Canberra sudah tutup," jawab Cerk. Sunariah - Tempo News Room