TEMPO.CO, SEMARANG – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Selasa petang, 20 Maret 2012, menahan Mantan Bupati Batang, Bambang Bintoro, yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi APBD Batang tahun 2004. Wakil Ketua PDI Perjuangan Jawa Tengah itu ditahan setelah menjalani pemeriksaan oleh penyidik mulai pukul 13.30 WIB. “Penahanan untuk kelancaran penyidikan,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Bambang Waluyo.
Bambang digiring ke mobil tahanan pada pukul 17.00 WIB dengan pengawalan ketat dari Kejaksaan, Ketika dicecar pertanyaan oleh para wartawan yang sudah menunggunya, Bambang hanya diam dan langsung memasuki mobil tahanan.
Sebelumnya, Mantan Bupati Batang Bambang Bintoro yang kini menjabat Wakil Ketua PDIP Perjuangan Jawa Tengah mangkir dari pemeriksaan penyidik beberapa kali.
Pengacara Bambang Bintoro Agus Nurudin menyatakan kecewa atas penahanan kliennya. “Klien kami tidak perlu ditahan karena selalu bersikap kooperatif selama pemeriksaan,” katanya. Terlebih, perkara yang membelit Bambang sebenarnya adalah perkara peninggalan Bupati Batang sebelumnya.
Kasus korupsi dengan tersangka Bambang Bintoro ini bermula ketika dana APBD Batang 2004 sebesar Rp 796 juta yang merupakan pos anggaran eksekutif digunakan untuk mendanai premi asuransi 45 anggota dewan. Setelah premi asuransi cair, dana Rp 796 juta yang sedianya hanya menjadi dana talangan awal asuransi tidak dikembalikan. Dana hasil pencairan tersebut malah dibagikan kepada para anggota dewan sebagai bantuan purna tugas.
Agus Nurudin berkilah perjanjian pemberian dana purnabakti adalah kebijakan bupati lama, yakni Djoko Purnomo. Djoko-lah yang yang menandatangani perjanjian tersebut bersama dengan pimpinan perusahaan asuransi, pada tahun 2000.
Sedangkan Bambang Bintoro baru menjabat 2002. Oleh karena itu, kata Agus, kebijakan pemberian dana purnabakti merupakan kebijakan bupati lama. “Pak Bambang tidak tahu menahu soal ini," katanya. Selain itu, kata Agus, kliennya juga tidak menikmati uang pemberian dana purnabakti para anggota dewan. “Dana purnabakti ini diberikan kepada anggota dewan, sesuai perjanjian bupati lama dengan perusahaan asuransi," katanya.
Menanggapi pernyataan Agus Nuruddin, Kepala Kejaksaan Bambang Waluyo menyatakan meskipun kebijakan pemberian dana purnabakti dibuat oleh bupati lama, namun pemberian dana tersebut kepada para anggota dewan dilakukan oleh Bambang Bintoro selaku Bupati Batang yang baru. "Kalau uangnya dikembalikan ke kas daerah, tidak akan ada perkara seperti ini," katanya.
ROFIUDDIN
Berita terkait
Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung
16 Desember 2022
Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani
Baca SelengkapnyaTerlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti
7 November 2017
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.
Baca SelengkapnyaKasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim
21 Juni 2016
Penyidik mengkonfirmasi sistem pelaporan anggaran kasus UPS kepada Ahok.
Baca SelengkapnyaKorupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan
9 Juni 2016
Polisi tak mendapat sinyal keterlibatan Ahok dan Lulung dalam kasus ini.
Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi
15 Maret 2016
Lulung menganggap kasus UPS sudah selesai.
Baca SelengkapnyaAlex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan
11 Maret 2016
Pelaku akan tertekan, begitu juga keluarga, hingga nanti pelaku dan semua turunannya menjadi stres.
Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara
3 Maret 2016
Alex juga dituntut membayar denda pidana Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.
Baca SelengkapnyaBareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI
3 Maret 2016
Selain melihat berkas, polisi juga membuka data mantan Ketua DPRD terdahulu
Baca SelengkapnyaKasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI
3 Maret 2016
Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini untuk menindaklanjuti kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).
Baca SelengkapnyaRuang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim
3 Maret 2016
Penyidik masih mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).
Baca Selengkapnya