KPK Putuskan Jemput Paksa Mochtar Muhammad  

Reporter

Editor

Selasa, 20 Maret 2012 12:24 WIB

Mochtar Mochammad. TEMPO/Aditya Herlambang Putra

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memutuskan untuk menjemput paksa Wali Kota Bekasi nonaktif, Mochtar Mohammad. Keputusan diambil setelah lembaga antikorupsi itu memperkirakan terpidana empat kasus korupsi ini akan kembali mangkir memenuhi panggilan penahanan hari ini.

"Kami akan jemput paksa," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., saat dihubungi melalui telepon selulernya, Selasa, 20 Maret 2012. Meski demikian, Johan belum mau membeberkan kapan akan menjemput paksa. Ia juga tak menyebutkan teknis penjemputan.

Mochtar divonis bebas dalam kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2010 itu di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, 11 Oktober 2011. Jaksa KPK kemudian mengajukan permohonan kasasi dan Mahkamah Agung pun mengabulkannya pada 7 Maret 2012. Putusan Pengadilan Tipikor Bandung akhirnya dibatalkan.

Mochtar harus dihukum 6 tahun penjara plus denda Rp 300 juta. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu juga harus membayar uang pengganti Rp 639 juta. Ia dijerat dengan empat kasus korupsi, yaitu suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan APBD Kota Bekasi, suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan penyalahgunaan anggaran makan-minum. Jumlah kerugian negara ditaksir mencapai Rp 5,5 miliar.

Menjelang eksekusi hari ini, santer terdengar Mochtar telah kabur ke Singapura. Sumber Tempo mengatakan, Rabu pekan lalu, atau sehari sebelum panggilan pertama KPK, Mochtar berada di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang. Dia diduga menumpang pesawat tujuan Riau. "Rute itu dipilih karena status cekal Mochtar masih berlaku. Maka perjalanan darat dan laut menjadi pilihan untuk pergi," ujar sumber Tempo.

Namun dugaan itu ditepis Lenawati, ajudan istri Mochtar, Sumiati. "Tadi siang Bapak pulang ke rumah, sekarang sedang istirahat," kata Lenawati, yang ditemui Tempo di rumahnya kemarin.

Adapun Johan saat ditanyai perihal keberadaan Mochtar juga tak memberi komentar. Hingga siang ini, Mochtar belum juga tampak mendatangi KPK. Sirra Prayuna, pengacaranya, saat dihubungi melalui telepon selulernya mengaku sedang sibuk. "Nanti saya telepon kembali," ucap dia.

TRI SUHARMAN

Berita terkait

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

9 menit lalu

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Melawan KPK Akan Digelar Hari Ini

Gugatan praperadilan Bupati Sidoarjo itu akan dilaksanakan di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pukul 09.00.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

5 jam lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

14 jam lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

14 jam lalu

KPK Belum Putuskan Berapa Lama Penghentian Aktivitas di Dua Rutan Miliknya

Dua rutan KPK, Rutan Pomdam Jaya Guntur dan Rutan Puspomal, dihentikan aktivitasnya buntut 66 pegawai dipecat karena pungli

Baca Selengkapnya

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

16 jam lalu

Konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho, KPK Klaim Tak Pengaruhi Penindakan Korupsi

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi tetap berjalan di tengah konflik Nurul Ghufron dan Albertina Ho

Baca Selengkapnya

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

17 jam lalu

KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri dalam Penanganan Perkara Eddy Hiariej

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan tidak ada intervensi dari Mabes Polri dalam kasus eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Baca Selengkapnya

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

19 jam lalu

Periksa 15 ASN Pemkab Sidoarjo, KPK Dalami Keterlibatan Gus Muhdlor di Korupsi BPPD

KPK memeriksa 15 ASN untuk mendalami keterlibatan Bupati Ahmad Muhdlor Ali alias Gus Muhdlor dalam dugaan korupsi di BPPD Kabupaten Sidoarjo

Baca Selengkapnya

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

1 hari lalu

Belum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej, KPK Bantah Ada Intervensi Mabes Polri

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak membantah ada tekanan dari Mabes Polri sehingga belum menerbitkan sprindik baru untuk Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

1 hari lalu

KPK Sempurnakan Administrasi Sebelum Terbitkan Sprindik Baru Eddy Hiariej

KPK akan menyempurnakan proses administrasi sebelum menerbitkan sprindik baru untuk eks Wamenkumham Eddy Hiariej.

Baca Selengkapnya

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

1 hari lalu

KPK: Potensi Korupsi di Sektor Pengadaaan Barang Jasa dan Pelayanan Publik di Daerah Masih Tinggi

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK memprioritaskan lima program unggulan untuk mencegah korupsi di daerah.

Baca Selengkapnya