TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Dewi Aryani Hilman, menganggap upaya tiga menteri menjelaskan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak kepada para rektor merupakan bentuk penekanan pemerintah pada kalangan akademisi. Sebab, kebijakan menaikkan harga BBM itu ditolak mahasiswa.

"Ini membuktikan bahwa telah terjadi 'penekanan' kepada kalangan akademisi untuk dipaksa memahami dan 'menerima' keputusan pemerintah," katanya melalui pesan pendek, Kamis, 14 Maret 2012.

Dewi mengatakan jika kebijakan menaikkan harga BBM itu dilaksanakan dengan semestinya tentu akan lebih mudah diterima oleh seluruh pemangku kepentingan. "Dan tentunya tidak perlu usaha sedemikian rupa," ujarnya.

Dewi pun berharap upaya pendekatan itu bukan merupakan agenda terselubung pemerintah untuk melarang mahasiswa berunjuk rasa. Hal ini, katanya, tidak sesuai dengan sistem demokrasi. "Ini akan membelenggu proses pematangan demokrasi di negara ini," ucapnya.

Hari ini, tiga menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto, serta Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa bertemu dengan para rektor se-Indonesia. Mereka memaparkan alasan kebijakan pemerintah menaikkan BBM yang rencananya akan ditetapkan 1 April nanti.

Hatta menegaskan kenaikan harga BBM tak bisa dihindari mengingat naiknya harga minyak dunia dan efeknya yang membebani APBN khususnya subsidi.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Djoko Suyanto membantah jika pertemuan dengan pimpinan perguruan tinggi se-Indonesia merupakan upaya pemerintah untuk meredam demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah terkait rencana kenaikan harga BBM 1 April nanti.

NUR ALFIYAH| MUNAWWAROH