TEMPO.CO, Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) belum menentukan sikap soal kenaikan harga bahan bakar minyak. Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menyatakan partainya mulai mempertimbangkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). "Kami baru mempelajari skema yang diajukan dan belum ada istilah setuju atau tidak setuju," ujar Mustafa di gedung MPR/DPR, Kamis, 15 Maret 2012.
Apa yang Mustafa katakan sedikit berbeda dengan komentar sejumlah elite partai itu. Sebelumnya anggota Dewan Syuro Hidayat Nur Wahid dan Sekretaris Jenderal Partai Annis Matta menyatakan PKS tetap menolak rencana kenaikan harga BBM. Menurut Hidayat, partainya terus mendorong pemerintah mencari langkah alternatif untuk menutup tingginya beban subsidi BBM. Salah satunya dengan mengoptimalkan sumber pemasukan negara. Misalnya dengan percepatan renegosiasi kontrak karya beberapa perusahaan tambang besar, seperti Freeport. Pemerintah juga diminta mengoptimalkan pendapatan melalui pajak dan memberantas mafia pajak yang masih menggerogoti pendapatan negara.
Menurut Mustafa, perubahan sikap PKS ini dimungkinkan karena baru mendapat penjelasan perubahan asumsi harga minyak mentah di APBN Perubahan. Dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) yang dilakukan di Cikeas tadi malam, kembali Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan perkembangan situasi global yang menyebabkan harga BBM harus tetap dinaikkan. "Presiden menjamin bahwa kenaikan harga BBM akan berlangsung sesuai dengan undang-undang,” katanya.
Mustafa melanjutkan, dalam pertemuan yang dihadiri enam pimpinan partai dan fraksi pendukung pemerintah hampir tidak ada pembahasan menolak kenaikan harga BBM. Termasuk dari PKS. "Kami hanya memberi masukan alternatif yang bisa diambil pemerintah untuk menahan kenaikan harga BBM," ujarnya.
PKS mengingatkan pemerintah agar keputusan menaikkan harga BBM harus memastikan keamanan APBN. PKS salah satunya menawarkan sistem double price. Artinya kenaikan BBM hanya diberlakukan untuk kendaraan pribadi, tapi angkutan umum tetap menggunakan tarif lama. "PKS berkomitmen menjaga pertumbuhan ekonomi nasional," kata Mustafa.
Sebelumnya PKS mengusulkan tiga solusi yang bisa dilakukan pemerintah. Pemerintah diminta mempercepat program konversi BBM ke gas, melanjutkan kebijakan untuk menata infrastruktur penggunaan gas, dan tidak mengurangi subsidi BBM. Pengaturan harga BBM harus diikuti pengelolaan energi listrik dan pengaturan tarif listrik.
IRA GUSLINA SUFA
