TEMPO.CO, Bantul - Ratusan kelompok tani di kawasan Bantul, yang selama ini menjadi lumbung padi Yogyakarta, membutuhkan sarana Internet untuk mengintensifkan komunikasi dengan penyuluh.

Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP) Kabupaten Bantul Pulung Haryadi mengatakan tenaga penyuluh di 17 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) milik Bantul kesulitan melakukan pembinaan ke petani karena harus bertemu langsung.

“Ada 803 kelompok tani dan jarang anggotanya yang mau datang ke kantor BPP di kecamatan. Jika jemput bola terus, kita kewalahan. Kalau ada jaringan Internet masuk ke kelompok tani, pasti pembinaan lebih mudah,” kata Pulung.

Pulung mengatakan, hingga kini, dari 803 kelompok tani di Bantul, hanya 45 yang masuk kategori utama atau terbaik. Mayoritas kelompok tani di Bantul, kata Pulung, masih masuk kategori madya, yaitu sekitar 472 kelompok. Sebanyak 251 kelompok tani lainnya masuk kategori lanjut serta 35 lagi pemula. “Kategori utama itu kelompok tani yang paling aktif mengembangkan teknologi pertanian baru dan membuka peluang agrobisnis,” ujar Pulung.

Pulung menambahkan, pengetahuan tentang teknologi pertanian dan kiat agrobisnis perlu dimiliki oleh petani agar penyusutan luasan lahan tak mempengaruhi produktivitas pangan. Sayangnya, dia melanjutkan, kelompok-kelompok tani maju di Bantul masih terkonsentrasi di lima kecamatan saja, seperti Pandak, Bantul, Banguntapan, Sewon, dan Bambanglipuro. “Di Pandak marak berkembang pertanian semiorganik,” katanya.

Menurut Pulung, dari 15.000-an hektare lahan pertanian, Bantul memproduksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 197.241 ton atau lebih banyak ketimbang 2010 lalu yang hanya 189.869 ton. “Bantul surplus terus, tapi luasan lahan menyusut, terutama di kawasan Bantul utara (yang akses airnya mudah), karena terdampak perluasan kawasan perkotaan,” kata dia.

Salah satu pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Sutaryono, saat menjalani ujian doktoral di Fakultas Geografi UGM menyebutkan 50 persen petani yang menjadi responden penelitiannya memiliki pendapatan kurang dari Rp 500.000 per bulan.

Fakta itu dia dapat dari penelitian di empat desa di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Kulonprogo. “Pendapatannya terus berkurang karena lahan menyempit, sementara akses teknologi dan kredit sulit,” katanya.

ADDI MAWAHIBUN IDHOM