TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Elsam mengecam usulan Komisi I DPR RI untuk memberlakukan operasi terpadu di Papua dengan penerapan keadaan bahaya dengan status darurat militer. Mereka menilai usulan ini dilakukan tanpa pertimbangan yang benar dan hanya untuk kepentingan jangka pendek partai-partai politik. "Karena itu kami mendesak Komisi I DPR segera menghentikan usulan penberlakuan keadaan darurat di Papua," kata Koordinator Kontras Usman Hamid di kantornya, Senin (26/1).Dua institusi ini berpendapat bahwa usulan tersebulung ini sengaja dilakukan untuk menghalangi penyelidikan atas kasus pelanggaran HAM di Papua, seperti kasus Wamena dan Wasior. Mereka juga berpendapat bahwa usulan Komisi ini menunjukan adanya kehendak melegalkan praktek-praktek represi di Papua selama pemilu. "Ini juga bukti kegagalan dari DPR dalam mengindentifikasi persoalan di Papua," ujarnya.Kontras juga melihat, para anggota Dewan melihat permasalahan Papua dengan menempatkan publik Papua sebagai ancaman keamanan sehingga perlu dilakukan operasi terpadu. Ini juga menunjukan bahwa paradigma politik pemerintah dalam memandang daerah-daerah bergejolak seperti Papua dan Aceh masih belum berubah, yaitu memandang kehendak politik rakyat untuk mendapatkan hak ekonomi dan politiknya sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Kontras dan Elsam merasa aneh bahwa usulan tersebut datangnya dari DPR. "Padahal sesuai undang-undang yang punya kewenangan untuk mengusulkan keadaan darurat adalah presiden. Ini jadi pertanyaan," tambah Koordinator Elsam, Amiruddin. Menurut Amir, suksesnya pemilu di Papua terletak pada sosialisasi pemilu. "Bukannya menerapkan darurat militer," ujarnya. Oleh karena itu, kedua LSM mendesak agar usulan ini dihentikan. Sebab pemberlakukan darurat hanya akan mematikan kebebasan sipil di Papua. Sebab, kebebasan sipil diperlukan sebagai syarat-syarat pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil. Ramidi - Tempo News Room