TEMPO Interaktif, Jakarta: Mabes Polri melakukan kesepakatan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan yang di Mabes Polri, Jumat (23/1) siang. Penandatangan ini dilakukan oleh Kapolri Jenderal Polisi Da'i Bachtiar dan Dirjen Pajak Hadi Purnomo dengan tujuan untuk meningkatkan sinergi antara Direktorat Pajak dan Polri dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. "Kesepakatan ini meliputi tukar-menukar informasi, pendidikan dan pelatihan oleh kedua pihak dan bantuan penyidikan dan pengawasan dalam penegakan hukum di bidang perpajakan," kata Menteri Keuangan Boediono seusai penandatanganan di Mabes Polri, Jumat (23/1) siang. Boediono ikut menyaksikan pendandatanganan ini.Bentuk penegakan hukum tersebut meliputi pemeriksaan pajak, pemblokiran rekening bank wajib pajak, pembukaan rekening bank wajib pajak, serta surat paksa, sita dan lelang. Selain itu, dilakukan juga pencegahan wajib pajak ke luar negeri, penyanderaan (gijzeling) wajib pajak ke rumah tahanan negara serta penyidikan pajak. "Mengenai adanya pelanggaran perpajakan akan ditangani terlebih dahulu oleh Direktorat Perpajakan," kata Boediono. Inti dari penandatanganan tersebut, menurut Boediono, sebagai payung dari praktek kerja sama yang telah berjalan antara Polri dan Direktorat Pajak selama ini. "Payung ini (MoU) diperlukan supaya lebih mantap," kata Boediono. Sedangkan Hadi mengharapkan agar dengan adanya kerja sama ini akan mengoptimalkan penyidikan dalam perpajakan dengan bantuan pembelajaran dari polisi. Selain itu Hadi membenarkan bahwa baru dua persen dari wajib pajak yang telah selesai diperiksa. Namun menurut Hadi, 98 persen lainnya tidak seluruhnya wajib diperiksa. "Yang wajib diperiksa adalah yang lebih bayar, Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)-nya rugi atau yang masuk kriteria seleksi," ungkapnya. Mengenai rencana penandatangan MOU antara Bank Indonesia dan Departemen Keuangan mengenai kebijakan pembiayaan darurat bagi bank-bank yang bermasalah, Boediono mengatakan rambu-rambu mengenai hal itu ada dalam Undang-Undang Amandemen Bank Indonesia. "Siapa yang melakukan, kapan dan dalam keadaaan seperti apa, ada di sana," katanya. Kerja sama tersebut akan dilakukan sebelum Badan Penyehatan Perbankan Nasional dibubarkan. "Bila rambu-rambunya jelas, tidak akan ada moral hazard," kata Boediono saat ditanya adanya kekhawatiran sebagian pihak mengenai kemungkinan adanya penyelewengan dalam kerja sama tersebut. Dia menegaskan bahwa dalam masa krisis, fungsi Bank Sentral tetap sebagai lener of the last resort. "Fungsi ini sudah berlangsung di negara -negara lain," katanya. Saat ditanya lebih jauh mengenai detail kesepakatan tersebut, Boediono menyerahkan penjelasan tersebut pada Bank Indonesia. Sita Planasari A. - Tempo News Room