Terdakwa kasus korupsi wisma atlet, M Nazarudin, saat tiba di gedung Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (22/2). TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa dua pegawai negeri, Kusnowo dan Hasan Basri, dalam kasus penjualan perdana (IPO) saham PT Garuda Indonesia.
"Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang terkait Garuda," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha, Senin, 27 Februari 2012. Priharsa tidak mengetahui lembaga pemerintahan tempat kedua pegawai negeri itu bekerja.
Dalam kasus ini, KPK menetapkan tersangka mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Dia disangka dengan pasal pencucian uang dan pasal korupsi.
Nazar, yang juga menjadi terdakwa kasus suap Wisma Atlet di Palembang, membeli saham Garuda bernilai total Rp 300,85 miliar. Pembelian itu dilakukan pada awal Oktober 2011 melalui lima perusahaan Nazar, yakni PT Permai Raya Wisata, PT Exartech Technology Utama, PT Cakrawaja Abadi, PT Darmakusumah, dan PT Pacific Putra Metropolitan.
Dalam dokumen pemeriksaan yang diperoleh Tempo tertera bahwa Nazar membeli saham perdana Garuda pada harga Rp 750 per lembar. Sialnya, di awal perdagangan, harga saham terperosok menjadi Rp 600 per lembar.
Nazar pun murka dan meminta agar duitnya dikembalikan. Alasannya, duit itu saweran dari kawan-kawannya. “Kalau tidak, akan dilaporkan ke polisi,” begitu Nazar mengancam. Tentu saja permintaan itu ditolak mentah-mentah oleh manajemen Mandiri Sekuritas.
Direktur Utama PT Mandiri Sekuritas Harry Maryanto Supomo pernah diperiksa KPK dalam kasus ini. Harry di KPK seusai pemeriksaan membenarkan bahwa Nazar ikut membeli saham Garuda pada penjualan perdana tahun lalu. Namun ia tak tahu bahwa duit pembelian saham berasal dari hasil tindak pidana korupsi proyek Wisma Atlet. “Ya, kami kan tidak tahu. Siapa pun yang membeli saham, kami perlakukan sebagai nasabah,” ucap Harry waktu itu.
