TEMPO.CO , Lumajang-Rumah mewah di Jalan Pisang Agung I, Kelurahan Kepuharjo, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, itu lengang. Mobil yang biasa nongkrong di garasi belakang rumah putih berpagar tembok itu juga tak lagi tampak. Tak ada seorang pun penjaga rumah yang berjaga di kediaman Ali Mudhori, sosok yang kerap disebut-sebut terkait dengan kasus suap dana transmigrasi itu.
Beberapa hari belakangan santer beredar kabar beberapa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi datang ke Kabupaten Lumajang, mencari keberadaan Ali Mudhori. Itu lantaran beberapa kali panggilan kepadanya untuk bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta selalu tidak dipenuhi.
Zaenal Abidin, Bupati Lumbung Informasi Rakyat (LIRa), mengungkapkan bahwa KPK didampingi anggota Kepolisian Resor Lumajang sebenarnya sempat menemui Ali Mudhori di Desa Kebonan, Kecamatan Kedungjajang, Kabupaten Lumajang, pekan lalu. “Dalam pertemuan tersebut, Ali mengaku kooperatif dan bersedia datang ke persidangan,” kata Zaenal di Lumajang Rabu 22 Februari 2012. Tapi, setelah itu, jejaknya hilang lagi.
Dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Senin lalu, Ali kembali mangkir. Padahal kesaksian Ali dianggap penting untuk membikin terang kasus suap Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID). Ali disebut intens menggarap rencana pengucuran uang Rp 1,5 miliar dari kuasa direksi PT Alam Jaya Papua, Dharnawati (kini terpidana). Uang suap itu diberikan untuk proyek DPPID senilai Rp 73 miliar di empat kabupaten di Papua yang dimenangi Dharnawati.
Informasi yang dihimpun Tempo, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa itu juga tidak datang pada peletakan batu pertama pembangunan Madrasah Terpadu Wahid Hasyim Yayasan Asalbiah di Desa Sukosari, Kecamatan Kunir. Acara tersebut dihadiri Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal yang juga salah satu Ketua DPP PKB, Helmi Faisal Zaini, pada Kamis, 16 Februari lalu.
Kepala Kepolisian Resor Lumajang Ajun Komisaris Besar Susanto tidak bersedia memberi pernyataan soal kedatangan KPK ke Lumajang. Hingga berita ini ditulis, Ali Mudhori belum bisa dimintai konfirmasi.
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas mengatakan lembaganya sudah mengetahui keberadaan Ali. Orang dekat Menteri Tenaga Kerja Muhaimin Iskandar ini diketahui berada di kawasan hutan salah satu daerah. "Kalau nanti tak datang lagi, akan kami ambil paksa," kata Busyro di gedung DPR, Jakarta, Selasa lalu.
DAVID PRIYASIDHARTA
Berita terkait
Subsidi Gaji Tahap III Bagi Pekerja Cair Hari Ini dan Besok
17 September 2020
Ida Fauziyah, menjelaskan bahwa proses verifikasi data sebanyak 3,5 juta karyawan untuk program bantuan subsidi gaji tahap III dan segera dicairkan
Baca SelengkapnyaPemkot Depok Minta Perusahaan Patuh Bayar THR Idul Fitri
16 Mei 2020
Pemkot Depok minta perusahaan melibatkan karyawan bila pembayaran THR tidak penuh atau ditunda.
Baca SelengkapnyaUsai Bertemu Jokowi, Said Iqbal Usul Menteri dari Serikat Buruh
30 September 2019
Mendengar usulan tersebut, Jokowi pun tertawa.
Baca SelengkapnyaDapat Anggaran Kartu Pra Kerja Rp 10 T, Menteri Hanif Siapkan Ini
27 September 2019
Hanif Dhakiri mengatakan pemerintah akan menggandeng Program Management Officer (PMO), pihak yang akan mengelola Kartu Pra Kerja
Baca SelengkapnyaKemnaker Menyapa di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
10 September 2019
Kemenaker meminta perguruan tinggi agar membuat kurikulum dengan metode bermuatan adaptif yang menyiapkan mahasiswa responsif dan survive menghadapi revolusi industri.
Baca Selengkapnya2019, Kemnaker Bidik Bangun 1.000 Balai Latihan Kerja Komunitas
11 April 2019
Kemnaker akan membangun 1.000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas pada 2019 dengan anggaran Rp 1 triliun.
Baca SelengkapnyaBaru 1 Persen Teman Disabilitas yang Bekerja di Sektor Formal
7 November 2018
Ada kewajiban mempekerjakan penyadanag disabilitas sebesar 1 persen untuk perusahaan swasta dan 2 persen untuk BUMN/BUMD.
Baca SelengkapnyaMenaker: Korban Lion Air Berstatus Pekerja Berhak atas Pesangon
3 November 2018
Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri akan memeriksa status hubungan kerja korban Lion Air JT 610.
Baca SelengkapnyaGoJek Klarifikasi Dugaan Pemblokiran 5.000 Akun Driver
26 Oktober 2018
Vice President Corporate Affairs GoJek Indonesia, Michael Reza Say mengklarifikasi sejumlah pernyataan yang disampaikan para driver atau mitra ojek online.
Baca SelengkapnyaBangun BLK di Pesantren, Pemerintah Siapkan Rp 1 Triliun
23 September 2018
Kemenaker membangun BLK di 1.000 pesantren.
Baca Selengkapnya