TEMPO.CO, Jakarta - Front Pembela Islam (FPI) mengklaim media massa cenderung mendorong citra negatif mereka. "Media cenderung memberikan gambaran FPI adalah kekerasan, tetapi untuk kegiatan sosial yang kami lakukan tidak ada," kata Staf Hukum Bidang Dakwah FPI H.M. Hasbi Ibrohim, dalam diskusi Polemik soal RUU Ormas di Warung Daun Cikini, Sabtu, 18 Februari 2012.
Menurut Hasbi, akar permasalahannya justru ketiadaan penegakan hukum di negara ini. "Jangan media menjadi sumbu kekerasan. Media massa selalu mengangkat yang keras. Akar masalahnya adalah tidak ada penegakan hukum," ujarnya.
Hasbi mengatakan pihaknya mencoba menekan masalah minuman keras, narkoba, dan judi, tetapi tidak ada tindakan dari aparat keamanan.
Media juga dianggap mendukung penolakan terhadap FPI yang terjadi baru-baru ini di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. "Kami tidak pernah membawa senjata seperti yang dilakukan masyarakat di Kalimantan Tengah," katanya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay mengatakan tindakan kekerasan yang muncul dari ormas merupakan kegagalan dari pemerintah. "Tindakan anarkis masih ada karena pemerintah gagal menjalankan amanat UU dan KUHP," katanya.
Menurut Saleh, sebenarnya masyarakat mengharapkan pengaturan pembubaran ormas yang melakukan tindakan kekerasan. Hal itu diharapkan diakomodasi dalam RUU Ormas yang kini sedang dibahas.
Namun, kata dia, pengaturan pembubaran dalam revisi atas UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas juga perlu diperhatikan. "Saya sepakat masuk dalam klausul, tetapi harus bisa diimplementasikan. Pembubaran bisa langgar HAM dan kebebasan berserikat-berkumpul," ujarnya.
