Pembangunan Stadion Hambalang di Bukit Hambalang, Sentul, Bogor, Jawa Barat, (26/7). ANTARA/Jafkhairi
TEMPO.CO, Jakarta - Empat petinggi Partai Demokrat diduga mematangkan pembahasan proyek Hambalang di ruang Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Mereka membicarakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan yang mengatur proyek SEA Games dan Hambalang hingga urusan sertifikat tanah yang akan digunakan sebagai pusat pelatihan dan pendidikan olahraga itu.
Dalam sidang kasus suap Wisma Atlet SEA Games dengan terdakwa M. Nazaruddin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 17 Februari 2012, Ketua Komisi X Bidang Olahraga Dewan Perwakilan Rakyat Mahyudin N.S. membenarkan bahwa ia pernah melakukan pertemuan dengan Andi Mallarangeng bersama Nazar, yang menjabat bendahara umum, dan Angelina Sondakh, yang juga duduk di Komisi Olahraga DPR.
Dalam pertemuan itu, kata Mahyudin, ia mendengar Nazar berbicara dengan Andi soal sertifikat tanah Hambalang. “Sertifikat Hambalang 32 hektare sudah selesai,” kata Mahyudin, menirukan ucapan Nazar. Andi Mallarangeng, kata dia, kemudian menimpali pernyataan Nazar dengan menyatakan terima kasih.
Namun Mahyudin menyebut pertemuan itu sekadar silaturahmi. Ucapan Nazar soal sertifikat juga ia katakan ”tiba-tiba Nazar bicara soal Hambalang”. Ia menyatakan tak pernah mendengar ada proyek Hambalang sebelumnya. Dalam sidang, Mahyudin mengaku banyak lupa isi pembicaraan.
Pertemuan Andi dengan Mahyudin, Angie, dan Nazar terungkap dalam keterangan Sekretaris Menpora nonaktif, Wafid Muharam. Ia sempat mendengar empat orang itu membahas anggaran proyek SEA Games dan Hambalang. Pertemuan yang dibarengi dengan makan siang itu berlangsung pada 10 Januari 2010. Wafid memberikan kesaksian itu pada sidang Jumat, 3 Februari lalu. Nazar pun berulang kali menyatakan pertemuan itu untuk membahas salah satunya proyek Hambalang.
Angie berkali-kali menampik tudingan ini. Menteri Andi dalam wawancara khusus dengan Tempo Januari lalu menyatakan proyek Hambalang sudah ada sejak ia belum menduduki kursi menteri. Andi menyerahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengusut kasus Hambalang. “Saya siap kerja sama dengan KPK,” kata Andi.
