TEMPO.CO, Jakarta -Bekas Presiden Megawati Sukarnoputri dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung rencana pemerintah membubarkan organisasi massa bermasalah. "Negara kita negara Pancasila dan ada aturan hukum,” kata Megawati usai menghadiri peluncuran buku “Megawati, Anak Putra Sang Fajar” di Jakarta, Kamis, 16 Februari 2012.
Mega menyatakan, Indonesia negara yang menganut paham Bhinneka Tunggal Ika dengan keberagaman masyarakatnya. Ketua Umum PDI Perjuangan ini mengatakan wajar ada perbedaan dalam masyarakat. "Karena pluralisme, jadi kita memang harus hidup seperti itu," kata presiden RI kelima tersebut.
Megawati menyatakan soal pembubaran ormas bermasalah itu merupakan urusan pemerintah. Menurut dia, pemerintah merupakan pihak berwenang melakukan pembubaran. "Tetapi kan kita punya peraturan-peraturan yang ada," Megawati melanjutkan.
Jusuf Kalla juga punya pandangan senada. Menurut dia, wacana pembubaran ormas bermasalah harus dilakukan pemerintah. "Saya kira bukan Cuma FPI, tapi semua ormas yang bermasalah bisa dibubarkan," kata JK.
Pembubaran itu, kata JK, harus dilakukan terhadap ormas yang sering melakukan tindakan anarkistis dalam menyampaikan aspirasinya. "Siapa saja yang melanggar hukum dapat diberikan sanksi," ujar JK.
Wacana pembubaran ormas bermasalah mengemuka ketika insiden warga Dayak yang menolak keberadaan FPI. Banyak yang mendukung penolakkan itu sehingga muncul wacana pembubaran FPI. Organinsasi pimpinan Rizieq Shihab itu dianggap sering bertindak anarkistis dalam menjalankan aspirasinya.
