TEMPO Interaktif, Jakarta:Kejaksaan Agung belum menerima surat permintaan penangkapan Jenderal (Purn) Wiranto dari Kejaksaan Timor Leste. Sampai hari ini, belum ada, kata Antasari Azhar Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejaksaan Agung kepada pers, Selasa (25/2) siang tadi. Seperti diberitakan AP Senin (24/2) kemarin, tim penyidik Perserikatan Bangsa Bangsa di Timor Leste menyatakan tujuh perwira militer Indonesia dan bekas Gubernur Timor Timur terbukti terlibat dalam kejahatan kemanusiaan dalam kerusuhan berdarah 1999 silam di bekas propinsi ke-27 Indonesia itu. Kejahatan yang disangkakan pada mereka adalah pembunuhan, penyiksaan dan pemindahan paksa, pasca referendum kemerdekaan Timor Leste, September 1999. Selain Wiranto, yang disangka turut terlibat dalam kerusuhan berdarah itu adalah Mayjen Zacky Anwar Makarim, Mayjen Kiki Syahnakri, Mayjen Adam Rachmat Damiri, Brigjen Suhartono Suratman, Brigjen Mohammad Noer Muis, Letkol Yayat Sudrajat dan Abilio Jose Osorio Soares. Permintaan penahanan sendiri sudah dikeluarkan Pengadilan Distrik Dili untuk kemudian diteruskan pada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Para perwira militer itu dituding telah menyediakan dana, melatih dan mempersenjatai milisi pro Indonesia. Menurut hasil pemeriksaan PBB, milisi bersama tentara Indonesia telah membunuh sedikitnya 2 ribu orang penduduk Timor Timur dan menyebabkan 250 ribu warga Timor terpaksa mengungsi meninggalkan rumah masing-masing. PBB menyatakan Wiranto bersama anakbuahnya bertanggungjawab atas 280 peristiwa pembunuhan dalam 10 serangan berbeda di berbagai wilayah Timor Timur. Termasuk di antaranya, pembantaian di Gereja Liquica, serangan di kediaman Manuel Viegas Carascalao dan pembunuhan di kompleks gereja Dili serta kediaman Uskup (waktu itu--) Carlos Felipe Ximenes Belo. Kepala Satuan Tugas HAM Kejaksaan Agung BR. Pangaribuan juga mengaku belum menerima surat permintaan penahanan dari Timor Leste. Ia belum bersedia menanggapi permintaan itu. (Wahyu Dhyatmika TEMPO News Room)