TEMPO Interaktif, Jakarta: Lembaga Studi Advokasi Masyarakat (Elsam) menilai kegagalan penegakan hak asasi manusia tahun 2003 akibat gagalnya institusi penegakan HAM melakukan reformasi kelembagaannya. Hal ini disampaikan Elsam dalam catatan awal tahunnya di Jakarta, Selasa (13/1). Penegakan HAM tahun ini juga akan mengalami hal serupa bila reformasi kelembagaan tidak mengalami perbaikan. Menurut Direktur Eksekutif Elsam, Ifdhal Kasim, hampir seluruh institusi penegakan HAM seperti institusi TNI, kepolisian, institusi peradilan, Komnas HAM, DPR, dan pemerintah gagal melakukan reformasi kelembagaan. Padahal, ada ketetapan majelis rakyat yang memandatkan berbagai macam tindakan untuk mengubah watak otoritas dan membangun sistem demokrasi. Kegagalan seperti ini, menurut Ifdhal, dapat dilihat pada berbagai institusi. TNI dan Polri, misalnya, yang sudah diberi amanat untuk melakukan pemisahan tugas. Ini sebenarnya untuk mengurangi pelanggaran HAM dan mendorong TNI dan Polri menjadi lembaga profesional. Namun pemisahan ini malah memperkuat watak dan kultural TNI yang otoritas dan kepolisian yang militeristik. Menurut Ifdhal, ini karena regulasi mengenai pemisahan itu tidak dibarengi dengan evaluasi mengenai kultur maupun infrastrukturnya. Hal yang sama juga terjadi pada Komnas HAM. Komnas HAM hingga saat ini belum dipandang sebagai lembaga yang institusional oleh institusi lain sehingga kesulitan menegakkan HAM. Misalnya dalam penanganan kasus yang berkaitan dengan petinggi-petinggi militer. Masalah lainnya Komnas juga memiliki masalah internal. "Harusnya Komnas HAM meningkatkan kapasitas penyelidikannya yang hingga saat ini dinilai masih lemah," katanya.Demikian juga dengan institusi peradilan. Meski banyak instrumen hukum yang mendukung reformasi peradilan, tapi reformasi berjalan sangat lambat. Seperti misalnya putusan Mahkamah Agung dalam kasus Timbul Silaen, yang membebaskan terdakwa dari kasus pelanggaran HAM. Ini artinya lembaga peradilan belum dapat bekerja secara imparsial dari institusi politik lainnya. Pelanggaran HAM yang sangat menonjol di tahun 2003 sangat terlihat pada hak ekonomi sosial budaya masyarakat. Tekanan lembaga internasional melalui bank luar negeri telah mendorong percepatan liberalisasi sektor-sektor pelayanan dasar. Namun sayangnya pengalihan kendali ekonomi pada swasta melalui penjualan berbagai aset negara dan swastanisasi perusahaan negara itu sama sekali tidak menghapus birokrasi yang penuh dengan budaya korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena, itu dalam catatan awal tahunnya ini ELSAM menyampaikan beberapa rekomendasi umum. Diantaranya kepada DPR dan MPR untuk mencabut ketetapan-ketetapan MPR yang mengancam penegakkan HAM, mengamandemen sejumlah UU yang menghambat reformasi di tubuh institusi peradilan.Elsam mendesak Polri untuk mempertahankan standar kerja profesional seperti yang dilakukan pada penanganan kasus Timika dan kasus bom Bali. Serta dilakukannya reformasi internal di tubuh Polri dengan mengedepankan wajah sipil. Polri juga perlu meningkatkan kemampuan investigasi yang profesional dengan tidak menggunakan kekerasan. Kepada pemerintah, ELSAM mendesak agar segera mengajukan usulan ratifikasi konvensi hak sipil dan politik. Juga mengajukan usulan ratifikasi konvensi hak ekonomi sosial dan budaya. Sedang kepada Mahkamah Agung, lembaga advokasi ini meminta supaya ada usaha untuk menjaga kemandirian Mahkamah Agung dari campur tangan eksekutif dan kekuatan lainnya. Kepada Komnas HAM, Elsam menuntut agar lembaga ini menjadi penyelidik tunggal atas pelanggaran HAM berat sehingga perlu membuat satuan tugas yang profesional. Komnas HAM juga perlu memperjelas fungsi pemantauan dan penyelidikannya. Komnas juga diminta menyampaikan setiap hasil penyelidikan itu kepada publik. Ramidi - Tempo News Room