TEMPO.CO, Jakarta - Yulianus Rettoblaut bukanlah pria sembarangan. Lelaki 50 tahun ini adalah Ketua Waria Indonesia. Dia memperkenalkan diri sebagai "Mami Yuli". Lima tahun lalu, dia mencalonkan diri menjadi Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan gagal. Kini dia mencoba lagi dan yakin bakal berhasil.
"Dulu, aku memang banyak kekurangan," katanya ketika ditemui Rabu, 8 Februari 2012 ini. "Sekarang, aku sudah lebih siap." Selama lima tahun terakhir, Mami Yuli banyak berdiskusi dengan aktivis HAM dan mengambil kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Atttahiriyah, Jakarta. "Saya lulus dan jadi sarjana hukum pada 2010 lalu," katanya.
Mami Yuli aktif di berbagai kelompok pejuang HAM seperti Yayasan Srikandi-- yayasan pendampingan bagi penderita AIDS--, Arus Pelangi --organisasi advokasi bagi kaum Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)-- dan menjadi bagian dari misi peningkatan iman di sebuah gereja.
Mami Yuli yakin kali ini dia lebih siap menghadapi seleksi Komisioner Komnas HAM. "Saya jadi bersemangat, juga karena banyak yang mendukung," katanya. Kini Mami Yuli harus bersaing dengan 363 calon anggota Komnas HAM 2012-2017.
Jika terpilih, dia ingin membela hak semua warga negara untuk memperoleh perlakuan yang sama dari negara tanpa diskriminasi. "Saya tidak hanya akan memperjuangkan kaum minoritas, tapi masyarakat lain yang secara kemampuan lemah."
DIANING SARI
Berita terkait
Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna
10 hari lalu
Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976
Baca SelengkapnyaIsrael Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
15 hari lalu
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Baca SelengkapnyaMK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
43 hari lalu
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Baca SelengkapnyaAnggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
47 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
Baca SelengkapnyaKontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
48 hari lalu
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
Baca SelengkapnyaInternational Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
53 hari lalu
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Baca SelengkapnyaKini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
56 hari lalu
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Baca SelengkapnyaAndri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
29 Februari 2024
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
25 Februari 2024
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Baca SelengkapnyaAlasan KY Perpanjang Masa Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM di MA
22 Februari 2024
KY telah menerima 120 pendaftar konfirmasi untuk calon hakim agung.
Baca Selengkapnya