TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat seperti hendak mengatur diri serba tertutup. Setelah rapat penentuan ruang yang berlangsung tak terbuka, pembongkarannya pun berlangsung kucing-kucingan. Setelah beberapa kali tertunda, pembongkaran ruangan senilai Rp 20 miliar itu akhirnya dimulai pada Kamis lalu, pukul 23.10 WIB.
Pembongkaran itu sebenarnya cuma untuk mengangkat kursi-kursi impor dari Jerman yang mengisi ruangan tersebut. Dengan sigap, pekerja dari beberapa perusahaan jasa pengiriman barang, yang dibantu pengamanan dalam DPR, mengangkut kursi seharga Rp 24 juta per unit itu.
Sempat terjadi kegaduhan pada awal pengangkatan kursi tersebut. Hal itu terjadi karena banyaknya jumlah wartawan yang meliput aktivitas tersebut. "Tolong diberi jalan dulu itu," kata seorang petugas pengamanan.
Prosesnya pun berlangsung tertutup. Sambil menunggu giliran tiap kursi dikeluarkan, pintu ruang Badan Anggaran tertutup rapat. Ketika pintu dibuka, lampu sengaja dimatikan agar seolah tak tampak aktivitas dalam ruangan tersebut.
"Saya tidak tahu kenapa pintunya tertutup dan lampunya dimatikan. Perintah dari atasan seperti itu," kata seorang petugas pengamanan dalam. Pengeluaran kursi-kursi itu berlangsung kurang-lebih satu setengah jam, hingga Jumat, pukul 00.30, kemarin. "Ayo, cepat, cepat dikeluarkan," kata petugas pengangkutan barang.
Berdasarkan pemantauan Tempo, kursi tersebut berjumlah lebih dari 100 unit dan ada empat unit kursi yang berbeda. Menurut penanggung jawab pengiriman barang yang menolak disebutkan namanya, total kursi 177 unit, yang diangkut menggunakan lima unit truk boks barang. "Ada empat kursi yang beda untuk pimpinan dan 173 lainnya untuk para anggota," ujar petugas.
Kursi yang masih terbungkus rapi itu, menurut petugas, akan dikirim ke PT Dekorindo Selbytra di Jalan T.B. Simatupang, Jakarta. Tapi, untuk penempatan barang, tidak dikirim ke kantor pusat PT Dekorindo.
"Dikirimnya ke gudang PT Dekorindo di kawasan Parung, Bogor," ujar petugas itu. Ketika Tempo mencoba duduk di kursi mewah itu, tak ada yang istimewa. Padahal harganya hampir setara dengan dua unit sepeda motor bebek. Tidak ada sandaran tangan. Memang, sandaran tubuh cukup lentur.
Kepala Hubungan Masyarakat Sekretaris Jenderal DPR Jaka Dwi Winarko mengatakan penggantian itu dilakukan pada malam hari agar tidak mengganggu aktivitas lain. "Supaya tidak mengganggu. Kan barang yang dibawa banyak, truknya juga banyak," ujarnya.
DIMAS SIREGAR | AFRILIA SURYANIS | FEBRIYAN | SUNUDYANTORO
Berita terkait
KPK Bawa Koper Hitam dan Merah dalam Penggeledahan di Kantor Setjen DPR
21 hari lalu
Penyidik KPK yang tak mau menyebutkan namanya mengatakan penggeledahan di kompleks DPR hari ini dilaksanakan dua satgas
Baca SelengkapnyaKetua Banggar DPR: Ini Saat yang Tepat untuk Polri Berbenah
15 Oktober 2022
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah mengatakan, ini saat yang tepat untuk Polri berbenah setelah serangkaian peristiwa yang terjadi.
Baca SelengkapnyaDPR dan Sri Mulyani Sepakat Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di RAPBN 2021
11 September 2020
Badan Anggaran DPR dan Menteri Keuangan Sri Mulyani menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5 persen pada 2021.
Baca SelengkapnyaBadan Anggaran DPR Tegaskan Dukung Perpu Covid-19
4 Mei 2020
Badan Anggaran DPR menegaskan mereka mendukung Perpu Covid-19.
Baca SelengkapnyaDPR Bentuk Alat Kelengkapan Dewan, Berikut Peta Incaran Partai
9 Oktober 2019
PDIP dan Golkar memginginkan Komisi XI yang membidangi keuangan atau Badan Anggaran DPR.
Baca Selengkapnya2020, Belanja Pemerintah Pusat Disepakati Naik Jadi 1.683,47 T
11 September 2019
Rapat yang dihadiri Kementerian Keuangan dan Badan Anggaran DPR kemarin sepakat untuk menaikkan pagu anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2020.
Baca SelengkapnyaRancangan APBN 2019 Disepakati, Ini Detailnya
11 Juli 2018
Pemerintah dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui asumsi makro di Rancangan APBN 2019 dan target pembangunan tahun depan.
Baca Selengkapnya3 Komisi Belum Lapor ke Banggar, Pembahasan APBN 2018 Ditunda
23 Oktober 2017
Badan Anggaran (Banggar) DPR menunda pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani dan DPR Sepakati Perubahan R-APBN 2018
4 Oktober 2017
Sri Mulyani menyatakan terdapat beberapa perubahan dalam RAPBN 2018 terutama asumsi dasar makro.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR Kembalikan Duit Rp 1 Miliar, KPK: Sisanya Ditelusuri
7 April 2017
Duit Rp 1 miliar diduga ada kaitan dengan kasus korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi.
Baca Selengkapnya