TEMPO Interaktif, Jakarta: Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan NTT mendesak Gubernur Piet A. Tallo segera mengirimkan tim investigasi ke Larantuka guna mengusut kasus dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme Bupati Flores Timur Felix Fernandez. Hal ini disampaikan Wakil Ketua PDI Perjuangan NTT, Drs. Kristo Blasin, yang dihubungi di Kupang, Rabu (7/1).Blasin menilai, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Badan Pengawas yang di harapkan dapat mengungkap fakta dan data soal itu, justru tidak memberikan rekomendasi yang cukup untuk membuktikan kebenaran adanya keterlibatan Bupati Felix dalam berbagai kasus di Flores Timur. Oleh karena itu, kata Blasin, Gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah mesti mengambil langkah serius, seperti membentuk tim investigasi independen. "Kasus 15 November yang berbuntut pada pembakaran simbol-simbol peradilan mengindikasikan bahwa sebenarnya lembaga hukum sudah kehilangan independensinya," kata Blasin.Dia juga mengakui soal adanya perubahan sikap politik dari kalangan DPRD Flores Timur, khususnya Fraksi Golkar, Fraksi TNI/Polri, Fraksi Persatuan Kasih dan Fraksi Gabungan Reformasi. Mereka tidak mendukung paripurna khusus guna meminta pertanggungjawaban Bupati.Blasin juga mengatakan bahwa pihaknya akan meminta bupati Felix untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PDI Perjuangan. "Felix menjadi bupati karena kendaraan politik PDI Perjuangan dan semua kelakuannya harus dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk itu, sudah ada ada keputusan dari DPD PDI Perjuangan NTT untuk mencabut dukungan politik sekaligus mencabut keanggotaan Felix Fernandex sebagai anggota partai," katanya. Sementara itu, Pelaksana Tugas Kejaksaan Tinggi NTT, Oskar Douglas, SH, yang dihubungi terpisah, mengatakan, hingga awal 2004 seluruh aktifitas di Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri Larantuka belum berfungsi. Dia pun belum dapat memastikan kapan aktifitas dua lembaga penegak hukum itu akan kembali melakukan kegiatan. "Semua jaksa dan hakim masih berada di luar Larantuka. Selain itu, belum ada gedung yang representatif untuk dijadikan sebagai kantor," katanya.Secara terpisah, Kepala Kepolisian Daerah NTT, Brigjen (Pol.) Edward Aritonang mengatakan, untuk membantu menciptakan situasi yang kondusif di Flores Timur, pihaknya kembali mengirimkan 100 personel Polda ke Larantuka. Kehadiran para personel tambahan ini juga untuk pengamanan pemilu. "Tanggal 7 Januari 2004, mereka sudah sampai di Larantuka," kata Aritonang. Mengenai berkas 12 tersangka yang diduga terlibat dalam kasus 15 November 2003, Kapolda mengatakan bahwa pihaknya sudah melimpahkan seluruh berkas ke Kejaksaan Tinggi NTT. Ketika ditanya apakah berkasnya dinyatakan lengkap dan siap ke proses penuntutan, Aritonang mengaku belum mengetahuinya. "Saat ini para tersangka masih sebagai tahanan kepolisian dan dititipkan ke LP Penfui," tuturnya. Ke-12 orang itu menjadi tersangka pembakaran kantor Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Larantuka, 15 November. Aksi pembakaran itu terjadi setelah pengadilan menjatuhkan vonis dua bulan penjara terhadap Romo Frans Amanue. Amanue, dari Komisi Keadilan dan HAM Keuskupan Larantuka, didakwa melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap Bupati Flores Timur. Ini bermula dari sikap kritis Amanue terhadap kebijakan Bupati.Jem's de Fortuna - Tempo News Room