TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengatakan bahwa rapat di Cikeas tadi malam membicarakan penyelamatan citra Partai Demokrat yang terus merosot. Ia menyatakan, rapat di Cikeas tak membahas soal pergantian Anas Urbaningrum dari posisi ketua umum partai.

Mubarok juga membantah partainya sudah menyiapkan sejumlah nama yang beredar, seperti Djoko Suyanto yang kini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, dan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. "Itu tidak ada. Itu gosip saja, wartawan semua kecele," ujarnya kepada Tempo melalui hubungan telepon, Rabu, 25 Januari 2012.

Menurutnya, Dewan Pembina menegaskan kembali soal komitmen Partai Demokrat terhadap sejumlah kadernya yang disebut terlibat kasus Wisma Atlet dan kasus korupsi lain. "Prinsipnya kita berpegang pada tiga komitmen itu," ujarnya.

Tadi malam Dewan Pembina Partai Demokrat melakukan rapat tertutup di kediaman Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor. Rapat itu dikabarkan membahas penggantian Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.

Anas dikabarkan akan diganti karena namanya terus disebut dalam persidangan kasus Wisma Atlet yang melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin. Selain Anas, nama sejumlah kader Partai Demokrat seperti Angelina Sondakh dan Mirwan Amir juga terus disebut terlibat dalam kasus ini.

Mubarok sendiri membantah adanya pembicaraan spesifik soal penggantian Anas. Menurutnya, pertemuan tadi malam hanya membicarakan upaya penyelamatan partainya dari terpaan kabar miring soal kasus ini. "Semua sepakat kalau partai memang harus diselamatkan," kata dia.

Upaya pemulihan citra Demokrat itu, kata Mubarok, terkait dengan tiga komitmen yang sudah ada. "Pertama, secara etik, siapa pun kader yang menjadi tersangka, harus mengundurkan diri," ujarnya. Prinsip kedua, ia mengatakan, Partai Demokrat tak akan mengusut keterlibatan kadernya secara internal sampai Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan mereka sebagai tersangka. "Kami memegang prinsip praduga tak bersalah. Jadi, kalau KPK belum menyatakan sebagai tersangka, partai enggak akan melakukan apa-apa," katanya.

Prinsip ketiga, ia melanjutkan, Demokrat mengembalikan sepenuhnya soal pergantian pimpinan pada anggaran dasar/anggaran rumah tangga yang ada. "Kita kembalikan sepenuhnya pada AD/ART," ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa pergantian ketua umum hanya bisa dilakukan melalui Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. "Dan kemarin tidak ada pembicaraan soal itu," kata Mubarok.

FEBRIYAN­